Baca tanpa iklan
"Ini akan jadi tolak ukur semua pembangunan infrastruktur. Di lokasi wisata, seluruhnya akan di bangun infrastruktur," kata dia.
23 Catatan
DPRD Sulut menerima pertanggungjawaban Gubernur penggunaan APBD Tahun anggaran 2018.
6 Fraksi sepakat Pertanggungjawaban APBD ditetapkan jadi peraturan daerah dalam sidang paripurna, Senin (8/7/2019).
Dalam sidang tersebut, hadir 32 dari total 45 Anggota DPRD Sulut.
Persetujuan DPRD dibacakan oleh Anggota DPRD Sulut, Edwin Lontoh dari Fraksi Demokrat.
"Sebagaimama penjelasan gubernur 2 Juli 2019 mendapat respon positif DPRS dengan melakukan pembahasan," ungkap dia.
Setelah pembahasan DPRD pun sepakat.
"DPRD menerima dan menyetujui ranperda pertanggungjawaban Gubernur dijadikan perda," ujarnya.
Ia merinci 5 penekanan bagian dari catatan DPRD.
Pertama, menyangkut Silpa 2018 cukup besar, perencanaan anggaran diperbiaki dan diperkuat
Secepatnya menyelesaikan inventarisir aset. Kemudian, ganti rugi pembebasan lahan secepatnya diselesaikan.
Selain itu, perlu diperhatikan hutang piutang segera dibayar.
"Menyangkut anjungan TMII diharapkan dapat memperhatikan kualitas menarik pengunjung, asrama membuat ornamen daerah," kata dia.