Baca tanpa iklan
Menjabat Gubernur Jawa Barat sejak 5 September 2018, Ridwan Kamil sibuk berbenah. Hal yang menjadi perhatiannya adalah bagaimana ekosistem pemerintahan mencapai goals lebih cepat dan menghasilkan sesuatu sebanyak mungkin.
RK sadar betul APBD tidak akan mampu membiayai semua pembangunan di Jawa Barat. Untuk infrastruktur saja, duit yang dibutuhkan Rp1.200 triliun. Sementara APBD 2019 hanya 37,05 triliun untuk mengerjakan 58 proyek strategis selama 1 tahun. Untuk kebutuhan infrastruktur saja, APBD Jabar hanya secuil. Belum lagi untuk kebutuhan suprastruktur.
Di samping itu, kebutuhan masyarakat begitu dinamis, teknologi terus berkembang, dan tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus bertambah. Namun, ruang gerak birokrasi terbatas. Banyak sekat yang membuat roda pemerintahan dan pembangunan Jawa Barat selama ini berjalan lamban.
Untuk itulah RK memperkenalkan dynamic government atau pemerintahan dinamis. Pemerintahan Dinamis sendiri merupakan ekosistem pemerintahan yang mampu menjalankan pola pembangunan yang kolaboratif. Semua pihak, di luar aparatur sipil negara dapat terlibat dalam pembangunan.
Untuk itulah selama 1 tahun ini hari-hari RK lebih banyak disibukkan dengan bertemu banyak orang yang memiliki sumber daya, baik itu uang, akses, teknologi, pengetahuan, maupun man power.
RK sendiri mengibaratkan dirinya sebagai seorang marketing. Jawa Barat dengan kekayaan alam, manusia, serta kekayaan budaya dan makanan, selalu dibawanya di berbagai forum baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk dikolaborasikan dengan para pemilik sumber daya.
“Saya ini gubernur yang merangkap marketing,” tutur RK kepada seorang jurnalis senior di sela kunjungan luar negeri ke Inggris – Skotlandia – Swedia, akhir Juli 2019.
Pemerintahan Dinamis sebenarnya bukan konsep baru di dunia, tapi barang baru di Indonesia. Secara teori dunia mengenalnya dengan Birokrasi 3.0. Sementara selama ini Indonesia masih menggunakan pola Birokrasi 2.0 atau Birokrasi Performa yang mengutamakan reward and punishment.
“Apa yang dilakukan gubernur sebelumnya sudah baik, tidak ada masalah. Hanya saya punya cara-cara baru untuk mengakselerasi, sehingga (pembangunan) melompat,” katanya.
Salah satu yang menjadi ciri khas Pemerintahan Dinamis adalah kolaborasi dengan lima unsur pembangunan yakni kalangan ABCGM: Akademisi, Bisnis, Community, Government, dan Media. Hubungan pentahelix inilah yang dipakai RK sewaktu masih Wali Kota Bandung, dan kini dengan konsep Pemerintahan Dinamis, laju pembangunan di bawah RK menjadi semakin cepat.
“Terjadi percepatan pembangunan dengan menerapkan konsep pentahelix. Ada banyak gagasan-gagasan baru, termasuk program di desa yang dikelola perbankan. Selain gagasan, juga ada sumbangan berupa DED (detail engineering design) untuk pembangunan,” kata RK.
Penerapan Pemerintahan Dinamis tidak hanya membuat roda pemerintahan dan pembangunan berputar lebih cepat, tetapi juga pintu anggaran pembangunan bertambah. Tidak mengandalkan APBD yang notabene terbatas, tapi lima sumber anggaran lain.
Yakni KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha) atau Public Private Partnership (PPP), obligasi daerah, dana perbankan, dana ummat, dan dana CSR.
Selain pembiayaan kreatif, RK juga memulai terobosan untuk mendukung Pemerintahan Dinamis dapat berjalan di Pemdaprov Jabar. Salah satu caranya dengan menjalankan digital government agar pelayanan lebih baik dan cepat.
“Untuk menjawab permasalahan birokrasi yang dihadapi selama ini, Pemdaprov Jawa Barat mendirikan Jabar Digital Service yang akan menciptakan aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan pembangunan. Jumlah aplikasi akan sebanyak jumlah permasalahan yang ada,” jelas RK.
Pemerintahan Dinamis yang diusung RK telah membawa nuansa baru dalam komunikasi dan koordinasi antar-pemerintah daerah. Dengan gayanya yang millenials, RK mengajak semua bupati/wali kota masuk dalam forum grup WhatsApp yang diberi nama Kopdar (Koordinasi Penyelenggara Pemerintah Daerah). Ini pola komunikasi yang sama sekali baru di Jabar.
Sebagai wakil pemerintah pusat, RK dapat berkoordinasi jauh lebih cepat dengan para kepala daerah di Jabar. Komunikasi yang dijalin menjadi tidak formal tapi lebih efektif karena cepat mengambil keputusan. Melalui WAG Kopdar, Gubernur semakin tahu kebutuhan daerah dan treatment yang diberikan lebih terukur dan fair.
“Dulu siapa yang melobi anggaran dia yang dapat, sehingga bisa jomplang. Yang rajin melobi gubernur bisa dapat sampai Rp300-400 miliar. Tidak melobi cuma Rp 30 miliar misalnya. Ini tidak fair, akhirnya saya ubah. Nah, sekarang jadi lebih adil bantuan keuangan provinsi. Melalui koordinasi Kopdar itu jadi fair. Semua mendapat bantuan berdasarkan hitung-hitungan yang proposional,” jelas RK.
Setelah sukses dijalankan dengan segala macam kendalanya, Pemerintahan Dinamis diharapkan diterapkan pula di level kabupaten dan kota. Dengan begitu, ekosistem pemerintahan tingkat kabupaten/kota ada di level yang sama dengan provinsi. Lalu bagaimana caranya?
Kuncinya ada di bupati/wali kota. Apakah para kepala daerah mau mencontoh apa yang sudah diperbuat oleh RK – Uu, atau tidak. Namun, RK optimistis dynamic government lambat laun akan diterapkan di kabupaten/kota sehingga antar pemkab/pemkot dengan Pemdapror Jabar ada dalam satu frekuensi dan Jabar Juara Lahir Bathin pun akan terwujud lebih cepat.
“Kalau ini berhasil, inilah Government 3.0 yang menjadi eksperimen pemerintahan untuk mengakselerasi pembangunan,” tutup RK. (*)