Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Pontianak Anggita Putri
TRIBUNNEWS.COM, PONTIANAK- Biro Aset Pemerintahan Provinsi Kalbar bersama pihak lain melaksanaan Kegiatan Penertiban Aset bangunan milik Bappeda Provinsi Kalbar di Jalan Pang Semangai No. 38 Pontianak, Rabu (2/10/2019).
Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan rumah yang disegel tersebut jelas rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Kalbar, namun sudah ada yang dikuasai oleh pihak ketiga melalui orang yang menempati rumah tersebut.
"Kita mau tertibkan sesuai dengan saran KPK agar bermanfaat untuk pembangunan bukan dimanfaatkan oleh perseorangan. Inilah yang menjadi kelemahan kita," ujarnya.
Ke depan, Gubernur Kalbar akan mempertimbangkan untuk tidak ada lagi rumah dinas bagi kepala dinas.
"Semuanya mau kita ambil alih tidak ada operasional untuk rumah dinas dan yang berhak mempunyai rumah dinas adalah gubernur, wakil gubernur, dan Sekda yang lain tidak," ujarnya.
Sama halnya dengan mobil dinas.
Baca: Imam Nahrawi Disebut Sedang Berkemas untuk Pergi dari Rumah Dinasnya Pascamundur dari Menpora
Ia katakan kedepan tidak ada lagi mobil dinas dan ia akan memberikan tambahan biaya transportasi antara Rp 6 juta sampai Rp 7 juta perbulan agar lebih efektif dan efisien.
"Supaya tidak repot lagi bawa sana sini, nanti ribut lagi. Sekarang sudah ada yang disegel nanti bisa nambah biaya lagi untuk mengurusnya," ujarnya.
Ia mengatakan padahal pihak-pihak tersebut sudah tahu kalau itu adalah rumah dinas tidak bisa didum.
"Saya tidak tau jumlah asetnya berapa tapi cukup banyak .Kalau tidak dimanfaatkan apa lagi di tempat strategis bisa di lelang saja atau HGB diatas HPL supaya ada pertumbuhan di kawasan itu," ujarnya.
Baca: Prakiraan Cuaca BMKG di 33 Kota Besok, Jumat 4 Oktober 2019: Pontianak Hujan Petir di Siang Hari
Ia mengatakan dari pada punya lahan tidak di pakai kemudian dipakai hanya untuk bangun kios itu tidaklah efektif.
Seharusnya bisa memanfaatkan lahan yang ada semaksimal mungkin untuk pertumbuhan. (*)
Artikel ini telah tayang di tribunpontianak.co.id dengan judul Gubernur Pertimbangkan Nantinya Tidak Ada Lagi Rumah dan Kendaraan Bagi Kepala Dinas