Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Rencana pemerintah untuk melakukan pemekaran provinsi di Papua semakin menguat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut Papua Selatan hampir pasti disetujui menjadi daerah otonomi baru tingkat provinsi di Papua.
• Menguatnya Rencana Pemerintah untuk Pemekaran Tanah Papua
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Papua Yunus Wonda justru mengkhawatirkan rencana tersebut.
Menurut dia, keberadaan masyarakat asli Papua di wilayah tersebut dapat lebih termarginalkan.
"Transmigrasi terbesar ada di Papua terutama di wilayah selatan. Di mana saat ini jumlah penduduk transmigrasi lebih banyak dari penduduk asli seperti yang terlihat di wilayah Kabupaten Merauke, Keerom, Jayapura," ujarnya di Jayapura, Rabu ( 30/10/2019).
• Pastikan Papua Selatan Siap Jadi Provinsi Baru, Mendagri: Sudah Oke
Menurut Yunus, rencana pemekaran provinsi di Papua bukan keinginan dari masyarakat, tetapi dari para elit politik tertentu yang memanfaatkan situasi sosial politik Papua saat ini.
Pemekaran, sambungnya, hanya diminta oleh orang-orang yang ingin mengejar kekuasaan dengan jalan singkat.
"Tokoh Papua hari ini kita semua harus jujur, gila jabatan ini akan jadi malapetaka bagi anak cucu kita. Bahwa ini banyak tokoh Papua memberikan marwah, gelar adat bagi orang dari luar Papua. Ini membuktikan otoritas adat telah hilang diatas negeri ini," tutur Yunus.
Yunus berkaca pada hasil pemekaran kabupaten yang telah ada di Papua.
• Sri Mulyani Siap Atur Anggaran untuk Wacana Pemekaran Provinsi Papua Selatan
Ia memandang hingga kini belum ada pemerintah daerah yang bisa menghasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan optimal.