Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JEMBER - Sabtu (14/12/2019), kurang lebih 12 ribu guru berkumpul di Lapangan Universitas Jember, Jawa Timur.
Mereka menggelar peringatan hari guru nasional ke-74.
Baca: BPIP Bumikan Nilai-nilai Pancasila kepada Ratusan Milenial di Kota Pelajar
Dalam kegiatan itu, para guru sepakat Ujian Nasional dihapus.
“Saya tangkap dari kepala-kepala sekolah, Ujian Nasional menjadi beban, sekolah takut jelek. Akhirnya guru ditekan, siswa juga ditekan,”kata Supriyono, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jember pada Kompas.com.
Menurut dia, Ujian Nasional tidak menunjukkan keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri.
“Selama ini Ujian Nasional tidak membuat pendidikan Indonesia meningkat di level internasional.
Kemampuan literasi Indonesia selalu di bawah,” terangnya.
Padahal, mata pelajaran Bahasa Indonesia sudah masuk dalam materi Ujian Nasional.
Ironisnya lagi, karena guru dan murid merasa tertekan, ada yang melakukan tindakan tidak terpuji, seperti memberikan jawaban Ujian Nasional.
“Ini persoalan yang kelihatan sederhana, tapi fatal,” tuturnya.
Sebab, hal itu akan mempengaruhi pembentukan karakter dari pelajar itu sendiri.
Substansi pendidikan adalah pendidikan karakter pelajar, Ujian Nasional hanya pada ranah pengetahuan saja.
”Untuk menilai keberhasilan pelajar, tidak harus dengan Ujian Nasional,” jelasnya.
Untuk itu, kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim disambut baik.
Para guru di Jember sepakat agar Ujian Nasional dihapus.
Baca: Ternyata Gara-gara Salah Belok Pesawat Garuda Nyaris Tabrakan
“Dari yang saya rekam dari para guru, Ujian Nasional itu membebani, karena hanya dominasi pada pengetahuan, tidak pada sikap atau perilaku,” jelasnya.
Padahal, pendidikan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memiliki sikap baik, keterampilan baik sesuai dengan bakat yang mereka miliki.
Penulis: Kontributor Jember, Bagus Supriadi
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: 12 Ribu Guru Gelar Apel Akbar, Sepakat UN Dihapus