Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Jawa Tengah menjadi provinsi dengan penurunan jumlah penduduk miskin tertinggi se-Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah per Maret – September 2019 turun dari 3,74 juta menjadi 3,68 juta orang. Artinya, sebanyak 63.830 penduduk miskin Jawa Tengah berhasil lepas dari garis kemiskinan.
Di peringkat kedua dalam hal penurunan jumlah penduduk miskin, yakni Jawa Timur (56.250 jiwa) dan disusul Nusa Tenggara Barat (30.280 jiwa) di peringkat ketiga nasional.
Prestasi Jawa Tengah jauh melampaui DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang masing-masing hanya mampu menurunkan 3.250 dan 950 penduduk miskin.
Jika dihitung secara persentase, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah per September 2019 turun 0,22 persen menjadi 10,58 persen dibanding Maret 2019 sebesar 10,80 persen. Angka ini masih berada di bawah Papua yang persentase penurunan jumlah penduduk miskin mencapai 0,98 persen, meskipun secara jumlah Jawa Tengah lebih unggul.
Penurunan jumlah penduduk miskin juga tampak pada periode September 2018 – September 2019. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah berkurang 188.020 jiwa dari 3,867 juta menjadi 3,679 juta orang.
Meski menyambut baik, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku belum puas atas pencapaian ini. Dia meminta seluruh jajarannya lebih getol memberantas kemiskinan.
"Mudah-mudahan ini hasil kerja keroyokan bersama yang kami lakukan. Namun rasanya, targetnya harus tetap dipicu untuk dinaikkan lagi dengan jumlah penurunan angka kemiskinan yang lebih besar," kata Ganjar saat menghadiri rapat dengan Perkumpulan Aparatur Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) di Kabupaten Semarang, Rabu (15/1/2020).
Untuk semakin menurunkan angka kemiskinan, Ganjar telah menyiapkan sejumlah strategi seperti politik anggaran dan pembuatan kebijakan yang mengarah pada program prioritas pengentasan kemiskinan.
Ganjar pun merencanakan untuk mengubah skema musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), di mana akan lebih menonjolkan tema, kreasi, dan inovasi dalam hal pemberantasan kemiskinan.
"Kalau usulnya infrastruktur, silahkan dikirim lewat elektronik saja. Tapi saat musrenbang yang keliling itu, saya minta sesuai tema, kreasi, dan inovasi yang dimiliki. Misalnya inovasi penurunan angka kemiskinan, pengelolaan desa, bumdes, dan lainnya. Sehingga, usulan-usulan dalam Musrenbang itu dapat menyelesaikan kemiskinan," kata Ganjar.
Ganjar juga akan mengoptimalkan berbagai potensi lain untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan, misalnya bekerja sama dengan Baznas, program corporate social responsibility (CSR) perusahaan, filantropi, dan Satu OPD Satu Desa Miskin.
"Nanti akan kami kembangkan, mengajak perguruan tinggi, perusahaan, TNI/Polri untuk membina masing-masing minimal satu desa. Kami juga akan membangun sistem, sehingga diharapkan penanggulangan kemiskinan berjalan lebih cepat," terang Ganjar.
Disinggung terkait peran Wakil Gubernur, Taj Yasin Maimoen dalam program pengurangan angka kemiskinan, Ganjar mengatakan sangat puas. Taj Yasin menurutnya memiliki kinerja yang sangat bagus.
"Gus Yasin itu sangat rajin ngurusi kemiskinan. Kami memang sepakat untuk membagi tugas itu. Kami sering komunikasi dengan Kemensos dan Wapres terkait soal data. Kami ingin data ini pasti, ya dia miskin dan diberikan treatment apa, agar semua tepat sasaran. Sambil kami mendorong agar mereka yang mendapat program subsidi dari pemerintah, yang sudah mampu mau mengundurkan diri dan diberikan kepada yang lebih berhak," tandas Ganjar. (NFM*)