Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Polda Jateng mengungkap jumlah nominal rekening milik Raja dari Keraton Agung Sejagat (KAS) yakni Totok Santoso Hadiningrat (42).
"Setelah pemeriksaan buku rekening atas nama Totok hanya sejumlah Rp 20 jutaan, sedangkan uang tunai yang disita saat penangkapan senilai Rp 16,2 juta," ungkap Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Iskandar Fitriana, Kamis (16/1/2020).
Iskandar melanjutkan dari segi keuangan kerajaan bodong tersebut masih terus diperiksa.
"Kami banyak mengamankan buku-buku rekening selanjutnya terus dilakukan penyelidikan," katanya.
Selain itu, kata Iskandar, ternyata Keraton Agung Sejagat tidak hanya ada di Purworejo, namun juga ada di Klaten dengan nama kerajaan serupa.
Namun yang di Klaten jumlah pengikutnya lebih sedikit.
"Ini perkembangan terakhir yang kami peroleh dan terus akan kami dalami," ujarnya.
Menurut Iskandar, Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat yakni Toto Santoso atau Sinuhun Totok Santoso Hadiningrat dan Fanni Aminadia atau Kanjeng Ratu Dyah Gitarja, tetap kukuh mengakui sebagai pimpinan kerajaan tersebut.
"Menurut saya itu wajar saja mereka masih mengakui sebagai Raja dan Ratu lalu masih meyakini bahwa kerajaan itu benar," kata dia.
Baca: Tetangga Beberkan Aktivitas Anggota Keraton Agung Sejagat, Pernah Tantang Warga Berduel
Baca: Kata Tetangga Totok Santoso Soal Masa Lalu Raja Keraton Agung Sejagat: Rumah Kontrakannya dari Kayu
Kendati demikian, Iskandar mengungkapkan mayoritas para anggota Keraton Agung Sejagat setelah terjadi penangkapan terhadap Raja dan Ratu, mereka mengakui bahwa mereka menyesal.
"Selepas kejadian ini mereka sadar bahwa Kerajaan itu tidak benar," jelasnya.
Warga dihebohkan dengan munculnya Keraton Agung Sejagat di Desa Pogung, Jurutengah, Kecamatan Bayan Purworejo yang dipimpin Toto Santoso Hadiningrat dengan gelar Sinuhun.
Pasca-viral berita itu, sang raja dan permaisuri yang dipanggil Ratu Dyah Gitarja ditangkap dan dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk menjalani pemeriksaan, Rabu (15/1/2020).
Keraton Agung Sejagat ditutup karena dianggap meresahkan warga.