Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Wali kota Semarang, Hendrar Prihadi didapuk sebagai role model oleh Kementerian Dalam Negeri dalam percepatan pembangunan daerah di Indonesia, Kamis (5/3). Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pendapatan Daerah Wilayah I, Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi itu diminta untuk berbicara dihadapan perwakilan 7 Pemerintah Provinsi serta 97 Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Bertempat di PO Hotel Kota Semarang, hadir juga dalam kegiatan tersebut Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo.
Hendi menuturkan, transformasi Kota Semarang yang relatif cepat beberapa tahun kebelakang ini dilakukan dengan menjalankan konsep pembangunan Bergerak Bersama. "Ini bukan konsep baru sebenarnya, dasarnya adalah konsep gotong royong Founding Father kita, yaitu Bung Karno. Dimana menanamkan bahwa kota ini adalah milik bersama, maka harus dibangun bersama - sama juga," terang Wali Kota Semarang tersebut.
"Kota Semarang mungkin menghadapi tantangan yang sama dengan sebagian daerah di Indonesia, yaitu anggaran pembangunan daerahnya jauh dibanding kota - kota besar lainnya. Tapi anggaran pemerintah hanya satu bagian, masih ada bagian - bagian pembangunan lain yang bisa disinergikan," pungkasnya.
Hendi melanjutkan, konsep pembangunan Bergerak Bersama itu kemudian juga diperkuat dengan upaya reformasi birokrasi guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
"Kami ingin menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Caranya bagaimana? Bekerja dengan maksimal dan melaksanakan pembangunan yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” tegas Hendi.
“Hasilnya penerimaan pajak daerah Kota Semarang meningkat dari sebelumnya kurang dari 1 triliun di tahun 2016 menjadi 1,5 triliun di tahun 2019. Sehingga PAD Kota Semarang meningkat dari 1,5 triliun di tahun 2017 menjadi 2,1 triliun di tahun 2019,” ungkapnya.
Keberhasilan Kota Semarang itu pun diapresiasi Hadi Prabowo selaku Sekjen Kemendagri, yang saat itu hadir untuk membuka kegiatan. Menurutnya, keberhasilan Kota Semarang mengagumkan dengan peningkatan APBD dari 1,8 Triliun menjadi 5,2 Triliun.
“Kalau dulu Semarang kaline banjir sekarang sudah tidak banjir. Kota Semarang menggeliatnya luar biasa. Ini menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai evaluasi APBD Kota Semarang sangat bagus dan bisa menjadi referensi peserta yang lain,” puji Hadi.
Lebih lanjut Hadi menyebutkan jika Semarang bisa dianggap sebagai kota yang mandiri dan berhasil mengoptimalkan pendapatan asli daerah sendiri, yang bahkan PAD Kota Semarang lebih besar dari dana transfer pusat. Untuk itu dirinya menekankan Pemerintah memiliki PR mengedukasi masyarakat. Pajak dan retribusi tujuannya bukan untuk memberatkan masyarakat. Caranya dengan membuktikan kepada wajib pajak bahwa mereka benar-benar mendapatkan timbal balik atas pajak yang dibayarkan sehingga Pemerintah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
“Seperti disampaikan Wali kota Semarang tadi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah,” tegas Hadi. “Pertama, jangan sampai ada Aset yang dibiarkan tanpa menghasilkan. Barang Milik Daerah bisa dikerjasamakan dengan Bangun Guna Serah, atau Bangun Serah Guna atau bentuk lainnya. Kedua, Pemerintah harus responsif dan reaktif dalam upaya meningkatkan pendapatan, kenali potensi yang ada di daerahnya,” pungkasnya.