Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, SIDOARJO – Ketua Panja (Panitia Kerja) Covid-19 DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat mengusulkan agar warga Sidorajo yang terdampak oleh wabah virus corona atau Covid-19 mendapatkan bantuan senilai Rp 1 juta.
Bantuan ini diusulkan dicairkan saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang segera dilakukan di Sidoarjo.
“Kami usul diberikan dua bulan. Sehingga setiap KK dapat Rp 1 juta.
Dengan alokasi itu berarti butuh sekitar Rp 1 triliun. Saya kira APBD kita mampu,” ungkap politisi PDIP tersebut saat diwawancarai awak media, Selasa (21/4/2020).
Bantuan tersebut baru diusulkan oleh Ketua Panja (Panitia Kerja) Covid-19 DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat saat diwawancarai awak media, Selasa (21/4/2020).
Seperti diketahui, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah menyetujui usulan pemberlakuan PSBB di Surabaya, PSBB di Sidoarjo, dan PSBB di Gresik atau Surabaya Raya.
Baca: Ivan Rakitic Tanggapi Kelanjutan Kompetisi hingga Rindu Kembali Berlatih
Baca: Dampak Corona, Saudi Tiadakan Salat Berjamaah dan Itikaf di Masjidil Haram Serta Nabawi Saat Ramadan
Baca: Cara Salat Tarawih Sendiri di Rumah Sesuai Imbauan Kemenag saat Pandemi Corona
Baca: Alphonso Davies Ikuti Jejak Thomas Muller, Perpanjang Masa Bakti di Bayern Munchen
Keputusan ini mengacu pada usulan yang telah dikirim oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, pada Senin (20/4/2020).
Keputusan Ini telah ditetapkan oleh Menkes tanggal 21 April 2020 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/264/2020.
Keputusan untuk menyetujui PSBB di Surabaya Raya diambil menyusul penyebaran kasus virus corona terparah di tiga kabupaten/kota di jawa Timur berdasarkan data 21 April 2020
Terkait usulan bantuan untuk warga Sidoarjo, Choirul menyatakan siap membackup semua kebutuhan pemerintah dan Gugus Tugas penanganan covid-19 Sidoarjo dalam penerapan PSBB ini.
Termasuk anggaran pelaksanaan dan anggaran untuk memberi bantuan kepada semua warga terdampak.
Hitung-hitungan kasar, dengan jumlah penduduk sekitar 2,4 juta jiwa, artinya ada sekitar 1 juta rumah tangga atau KK.
“Menurut kami, semua dihitung aja, kemudian diberi BLT (bantuan langsung tunai) secara merata.
Tinggal dikurangi jumlah PNS, pengusaha, dan warga yang berkecukupan,” ujar Dayat.