News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Liputan Khusus

Proyek Menara Kujang Rp 100 Miliar Kebijakan yang Tidak Pro-Rakyat

Editor: cecep burdansyah
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menara Kujang Sapasang senilai Rp 100 miliar di Jatigede, Sumedang, dianggap proyek mercua suar Ridwan Kamil

TRIBUNNEWS.COM, SUMEDANG – Kebijakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil menganggarkan Bantuan Gubernur Rp 100 miliar untuk pembangunan Menara Kujang di Bendungan Jatigede  dikritisi tajam oleh Koordinator Bidang Pendidikan dan Penelitian Anggaran pada Perkumpulan Inisiatif, Nandang Suherman.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak prorakyat.

"Bangub untuk proyek itu jelas tidak (prorakyat) ya. Karena masih ada prioritas lain yang lebih penting dan tepat sasaran dibanding proyek itu," ujar Nandang kepada Tribun saat dihubungi melalui telepon, Minggu (23/5).

Nandang mengatakan, alasan bahwa proyek senilai Rp 100 miliar dari APBD Pemprov Jabar untuk pembangunan proyek wisata sebagai salah satu upaya percepatan ekonomi nasional (PEN) di masa pandemi, menurutnya kurang tepat.

"Menurut saya itu tidak relevan karena proyek wisata itu efek domino ekonominya membutuhkan waktu panjang. Butuh infrastrukturnya, pengembangan ekonomi warganya," ucap Nandang.

Nandang melihat, Gubernur juga tidak membuat proyeksi ekonomi yang simultan dari proyek tersebut sehingga proyek yang menelan biaya yang sangat besar itu hanya menjadi proyek mercusuar.

"Berapa sih proyeksi perputaran ekonomi jika wisata itu terbangun? Berapa warga lokal yang terserap? Itu, kan, enggak ada. Jadi seperti hanya angan-angan," ujarnya.

Jika berdalih untuk PEN di masa Covid 19, seharusnya Bangub Rp 100 miliar itu, ujar Nandang, dialihkan untuk program konkret dan berpengaruh pada upaya PEN. Subsidi UMKM, misalnya. Peran UMKM dalam setiap krisis ekonomi selalu jadi penggerak perekonomian nasional.

"Bisa juga untuk subsidi bahan pokok hingga subsidi menyangkut kebutuhan dasar warga yang terdampak kebijakan pandemi. Kemudian, bisa juga UMKM sebagai penggerak ekonomi mikro," ucap pria asal Sumedang ini.

Kebijakan Rp 100 miliar dari anggaran bantuan gubernur yang sudah diketok itu, menurut Nandang, semacam wajah nyata, bagaimana kebijakan politik anggaran Pemprov Jabar efek ekonomi berkelanjutannya sangat sedikit dan sempit. Itu sebabnya, ia menilai bahwa kebijakan bangub Rp 100 miliar kali ini tidak pro-rakyat.(mega nugraha)

Baca juga: Gubernur Jabar Gelontorkan Rp 100 Miliar Bangun Menara Kujang

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini