Baca tanpa iklan
Selain itu, massa yang diamankan ini juga kompak mengenakan pakaian hitam-hitam, membawa molotov hingga menyalakan petasan, nyaris sama seperti yang dilakukan pengunjuk rasa pada 2019 dan 2020.
Massa pengunjuk rasa sempat rusuh dan sempat juga terdengar suara ledakan seperti petasan.
Jubir Luhut Sayangkan Aksi Massa di Bandung: Penyaluran Aspirasi Lebih Aman Sudah Tersedia
Adanya aksi yang dilakukan sejumah massa di Bandung, Jawa Barat disayangkan pemerintah.
Dikatakan Juru Bicara Kemenko Maritim dan Investasi Jodi Mahardi, aksi yang akhirnya menimbulkan kerumuman massa itu bisa dilakukan dengan cara lebih aman.
Hal itu disampaikannya saat Siaran Pers PPKM yang ditayangkan dalam kanal YouTube Lawan Covid-19 ID, Rabu (21/7/2021).
"Sangat disayangkan ada kerumunan massa di Bandung dan di Ambon penyaluran aspirasi lebih aman sudah tersedia. Para pemimpin daerah yang terpilih secara demokratis sudah membuka berbagai cara menyerap aspirasi masyarakat," kata Jodi.
"Mari jangan ambil resiko yang terberat apabila ada cara yang lebih aman," tambahnya.
Jodi juga menyebut, tindakan tersebut sangat disayangkan karena akan meningkatkan risiko penularan Covid-19 varian Delta
Terlebih, dampak penularan akan terlihat dalam satu-dua minggu kedepan.
"Perlu saya ingatkan, tidak ada wilayah yang tanpa resiko selama pandemi, hanya ada resiko tinggi dan resiko rendah. Tidak ada 0 risiko. Jadi apapun yang kita lakukan terutama di luar rumah hanya meningkatkan atau menurunkan resiko Penularan covid 19 terhadap kita dan orang lain," jelas Jodi.
"Dan ingat varian Delta menular jauh lebih cepat dari varian sebelumnya jadi tidak ada kegiatan yang aman dari resiko tindakan yang meningkatkan resiko seperti melanggar pedoman dan anjuran dari pemimpin dan ulama nya sendiri akan mengurangi efektivitas dari usaha-usaha kita," terangnya.
PAN : Pemerintah Harus Tetap Dengar Aspirasi Masyarakat yang Tolak Perpanjangan PPKM Darurat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memperpanjang penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi keputusan tersebut. Dia berharap perpanjangan itu diiringi dengan kebijakan pemberian bantuan dan subsidi bagi masyarakat yang terdampak.
Selain itu, Saleh juga meminta pemerintah untuk membumikan keputusan ini secara tegas dan humanis.
"Keputusan memperpanjang PPKM darurat bukan keputusan mudah. Presiden pasti telah mendapat laporan komprehensif. Termasuk hasil evaluasi yang dilakukan dari berbagai aspek," ujar Saleh, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (21/7/2021).
Meski demikian, Saleh menegaskan pemerintah harus tetap mendengar aspirasi masyarakat yang menolak perpanjangan.
Penolakan itu tentu juga didasari atas realitas yang ada.
"Yang paling umum adalah terganggunya roda perekonomian mereka. Akibatnya, mereka kesulitan untuk berusaha dan memenuhi kebutuhan hidup," kata dia.
Berkenaan dengan itu, dia mengharapkan pemerintah dapat mencari jalan agar mereka yang menolak ini bisa dibantu.
Selain bantuan sosial, perlu juga dipikirkan bagaimana agar usaha mereka tidak sampai terganggu.
Sebab, kata Saleh, tekanan ekonomi di masa pandemi ini sangat dirasakan dan nyata adanya.
"Ini pasti agak rumit. Sebab, jumlah orangnya tidak sedikit. Usahanya pun sangat beragam. Dibutuhkan banyak tenaga untuk mendengar keluhan dan keinginan masing-masing. Tapi itulah, mereka yang terdampak tidak boleh ditinggalkan," ungkap dia.
Selain itu, anggota Komisi IX DPR RI tersebut juga mendorong agar pemerintah memanfaatkan waktu perpanjangan ini untuk bekerja dalam rangka menurunkan penyebaran Covid.
"Tingkat hunian rumah-rumah sakit harus berkurang. Mereka yang terpapar dan meninggal turun harus turun. Para tenaga medis harus mendapatkan perhatian. Semua anggota masyarakat harus diajak berpartisipasi dan berkontribusi. Setidaknya, partisipasi untuk melaksanakan protokol kesehatan," tandasnya.
Sejumlah Daerah di Jawa Barat akan Gelar Unjuk Rasa Menolak PPKM Darurat, Ini Kata Polisi
Sejumlah daerah di Jawa Barat rencananya bakal melakukan aksi unjuk rasa menolak PPKM Darurat.
Aksi unjuk rasa secara serentak itu kabarnya akan dilakukan masyarakat di antaranya di Kota Bandung, Sukabumi, Garut, dan Banjar.
Poster ajakan turun ke jalan menolak PPKM Darurat itu tersebar di media sosial Instagram dan WhatsApp grup.
Dalam poster tersebut, aksi unjuk rasa itu bakal digelar pada Rabu 21 Juli 2021 hari ini.
Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Erdi Chaniago memastikan, jajaran Polres di masing-masing wilayah sudah menyiapkan pengamanan terkait adanya rencana aksi unjuk rasa menolak PPKM di sejumlah daerah.
"Pada prinsipnya, para Kapolres di wilayah sudah mempersiapkan rencana pengamanan, kemudian mereka juga sedang melakukan penggalangan untuk mengetahui kira-kira apa tujuan dan sebagainya," ujar Erdi, saat dihubungi, Selasa (20/7/2021).
Baca juga: Moment Iduladha di Jakarta, Sejumlah Sapi Kabur Masuk ke Kali dan Parit Bahkan Seruduk Warga
Sejauh ini, kata dia, informasi lokasi yang menjadi titik aksi di sejumlah daerah itu masih berubah-ubah.
Basanya, kata dia, unjuk rasa semacam ini lokasinya bakal terfokus di kantor pemerintahan.
"Biasanya mereka itu melakukan aksinya itu di Pemerintah daerah setempat, tentunya dari setiap Polres akan menentukan titik-titik dan pola pengamanan, mulai dari titik mereka berkumpul dan bergerak di mana, dilakukan kegiatan pengamanan di lapangan baik itu pengamanan terbuka dan tertutup," katanya.
Personel dari Polda Jabar pun, kata dia, bakal disiapkan untuk mendukung pengamanan jika diperlukan.
Baca juga: Aturan Lengkap PPKM Level 4 di DKI Jakarta, Sektor Non Esensial WFH 100 Persen, Mall Ditutup
"Sejauh ini belum, karena sudah dipersiapkan oleh Polres masing-masing namun kita dari Polda siap, kita selalu on call kalau dari satuan setempat membutuhkan bantuan," ucapnya.
"Perkembangan yang dinamis dari demo kalau memang sekiranya ada (demo) kita sudah memiliki rencana kegiatan," tambahnya.
Erdi mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan aksi besok agar menyampaikan aspirasinya dengan aman dan tertib, serta disiplin dalam penerapan protokol kesehatan demi mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.
"Kita menyampaikan bahwa kegiatan itu boleh, tapi kan prokes harus tetap dilaksanakan, kita selalu mengimbau di situasi pandemi ini bentuk penularannya tidak sama seperti beberapa waktu lalu, sekarang ini sangat cepat dan teman-teman yang akan demo harus mengetahui itu," katanya. (tribun network/thf/Tribunnews.com/TribunJabar.com)