Baca tanpa iklan
Tetapi juga, mendorong agar laporan riset tersampaikan kepada para pengambil kebijakan.
“Ini agar kebermanfaatan laporan riset bisa juga digunakan oleh para pengambil kebijakan di berbagai level."
"Yang perlu kita pastikan adalah memastikan berpikir dan bertindak secara padu dengan memakai pendekatan yang multipihak, multidimensi dan multistrategi,” imbuh Maftuch.
Baca juga: Ingin Wujudkan Keadilan Gender, UIN Raden Mas Said Ajak Sekolah Kembangkan Kurikulum Inklusif Gender
Sementara itu, Dosen Fisipol UGM M. Falikul Isbah mengatakan, agar laporan hasil penelitian bisa dipakai jadi rujukan kebijakan nantinya, peneliti perlu diskusi dengan partner yang tepat.
Sehingga, peneliti punya bayangan soal rekomendasi kebijakan yang dijadikannya sebagai tumpuan penelitian.
"Nah, di situ kita perlu mendiskusikan hasil penelitian dengan para pembuat kebijakan agar kita bisa mengupdate kebutuhan asupan informasi untuk menyusun kebijakan publik,” ujar dia.
Untuk bisa didengar pengambil kebijakan, lanjut Falik, aspek penting lainnya adalah membangun kapasitas diri agar publik menilai kemampuan diri kita sebagai orang yang ahli dalam suatu bidang atau topik.
“Selain itu, yang juga diperlukan adalah bagaimana sebuah kampus mampu menciptakan relevansi lembaga di level lokal dan mampu membangun kapasitas institusi agar diakui dan menjadi rujukan minimal di level lokal,” kata Falik.
Baca juga: Sosialisasi Empat Pilar di UIN Syarif Hidayatullah, Bamsoet Tegaskan Pentingnya Pendidikan Pancasila
Dengan adanya workshop ini, Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Raden Mas Said Surakarta mendukung pemanfaatan laporan penelitian menjadi rujukan kebijakan pemerintah.
Menurut dia, perguruan tinggi adalah lembaga yang banyak menghasilkan riset.
Hanya saja, belum banyak laporan riset ini didiseminasikan kepada pengambil kebijakan.
Mayoritas laporan riset berakhir pada artikel jurnal atau prosiding konferensi.
“Ke depan, laporan penelitian perguruan tinggi perlu dipresentasikan juga kepada pengambil kebijakan."
"Lembaga semacam LP2M perlu menjadi institusi yang menjembatani bertemunya akademisi dengan para pengambil kebijakan,” kata Zainal.
(Tribunnews.com/Shella Latifa)