Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Selama pandemi Covid-19 ini, jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah signifikan. Demikian juga di Jawa Tengah, penduduk miskin di tahun 2021 bertambah menjadi 4,1 juta jiwa.
Padahal di tahun 2019 penduduk miskin di Jateng ada 3,74 juta jiwa lalu meningkat di 2020 menjadi 3,98 juta jiwa. Demikian menurut data BPS Jawa Tengah.
Data tersebut sama dengan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Harso Susilo. Harso mengatakan dari hasil olah data yang dilakukan oleh TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), ada 4,4 persen penduduk kategori miskin ekstrem.
"Dari data terakhir yang kami pakai pada bulan Maret 2021, ada 11,79 persen penduduk Jateng yang miskin. Namun yang miskin ekstrem berdasarkan data dari TNP2K, ada 4,4 persen atau 1,5 juta jiwa atau 280.524 rumah tangga," terangnya.
Lanjutkan Program
Maka dari itu, pihaknya di tahun 2022 akan melanjutkan program yang sudah berjalan pada tahun 2021. Yakni dengan menerapkan program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
"Ada 6 program strategi pengentasan kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Pertama transformasi data menuju registrasi sosial ekonomi melalui perbaikan data," jelasnya.
Harso melanjutkan, strategi kedua yakni dengan integrasi program dan peningkatan SDM pendamping dengan koordinasi bantuan sosial dan jaminan sosial. Ketiga, pengembangan mekanisme distribusi secara digital untuk transfer tunai dan ojek daring untuk sembako.
"Keempat, pengembangan skema perlindungan sosial adaptif. Kelima, digitalisasi penyaluran bantuan melalui platform digital, dan keenam reformasi skema pembiayaan yang inovatif, ekspansif, dan berkesinambungan," tuturnya.
Di tahun 2021, ada lima kabupaten yang menjadi prioritas Pemprov Jateng dalam mengentaskan kemiskinan. Yakni Kabupaten Brebes, Banjarnegara, Banyumas, Kebumen, dan Pemalang.
"Di tahun 2021 yang menerima sembako di top up menjadi 2 bulan. Bulan ke 12 dan 13. Tiap bulannya nominal sembako sebesar Rp 200 ribu. Ada tambahan untuk warga yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem yakni uang tunai Rp 300 ribu per bulan selama 3 bulan. Jadi di bulan Desember ini mereka menerima bantuan sebesar Rp 1,7 juta," tegasnya.
Pemprov Jateng sendiri juga menggolongkan program penerimaan bantuan berupa pangan dan non pangan. Termasuk aksesibilitas pelayanan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, tempat tinggal, jamban, dan sebagainya.
"Kebutuhan listrik pun juga kami bantu, bekerjasama dengan BUMN PT PLN (Persero). Termasuk kebutuhan air bersih itu juga sangat komplek masalahnya. Tapi tetap terus kami usahakan untuk bantu memberikan kepada yang berhak menerima," tambahnya.
Selain memberikan bantuan berupa uang tunai dan sembako, Pemprov Jateng juga membantu meningkatkan pendapatan warga miskin melalui program pemberdayaan masyarakat. Meliputi pemberian modal kerja, penyediaan lapangan pekerjaan, dan pelatihan pengembangan produk olahan.
"Memang tidak mudah, karena ada sebagian warga miskin yang cenderung pasif menerima keadaan dan bergantung pada bantuan. Tapi ini terus kami dorong melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh beberapa mitra. Baik perguruan tinggi, korporasi, lembaga, dan sebagainya," terangnya.
KKN Pelatihan
Menurut Harso, Gubernur Jawa Tengah pun juga tak henti-hentinya menjalin mitra untuk gotong royong dalam mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah. Baik melalui bantuan usaha bengkel, cuci motor, permak pakaian, dan lainnya.
"Kami sudah bekerjasama dengan seluruh kampus untuk menyelenggarakan KKN di lokasi yang membutuhkan pelatihan. Contohnya di sektor peternakan, pertanian, perikanan, maupun perkebunan. Jadi nanti masyarakatnya bisa mendapatkan ilmu baru. Tinggal dari pihak kami untuk mensupport dari sisi lain. Tidak mudah memang, tapi harus terus konsisten dilakukan supaya status ekonomi mereka naik," bebernya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo akui mendapat PR dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem di Brebes, Banjarnegara, Banyumas, Kebumen dan Pemalang.
Ganjar tidak hanya andalkan APBN maupun APBD, tapi juga menggandeng sejumlah pihak untuk gotong royong menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem itu.
Salah satu dukungan datang dari PT PLN. Perusahaan listrik itu ikut membantu Gubernur Ganjar dengan memberikan bantuan pemasangan listrik gratis. Sebanyak 750 rumah tangga menjadi sasaran bantuan listrikisasi oleh PLN
"Kita punya PR untuk menurunkan kemiskinan ekstrem. Ada lima daerah yang jadi perhatian. Program dari pemerintah hanya memberikan top up kepada keluarga miskin. Saya pikir itu saja tidak cukup, karena persoalan kemiskinan itu ada soal rumah, jamban, air dan penerangan," kata Ganjar.
Di Purbalingga tahun 2021 ini angka kemiskinan naik mencapai 16,20 persen. Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi saat pimpin Rakor Kemiskinan bersama para Kepala OPD, menyebutkan bahwa angka kemiskinan pernah ditekan hingga 15,03% di tahun 2019.
Namun akibat pandemi, di tahun 2020 angka kemiskinan naik jadi 15,9% dan tahun 2021 mencapai 16,2%. Bupati Tiwi mewanti-wanti agar data benar benar akurat agar setiap bantuan penanggulangan kemiskinan bisa tepat sasaran.
"Selain anggaran dari pemerintah, program pengentasan kemiskinan juga kita himpun dari dana CSR perusahaan-perusahaan. Diawali dengan penyelesaian Perda CSR dan pembentukan Tim Pengelola CSR," terang Bupati Tiwi. Purbalingga juga bersinergi dengan lembaga amil zakat.
Program-program APBD untuk diprioritaskan kepada 62 desa yakni desa merah termasuk di dalamnya ada desa dengan kemiskinan ekstrim. OPD dan BUMD juga masing-masing diminta mendampingi 62 desa tersebut.
Kepala Bappelitbangda Purbalingga Drs Suroto MSi menyampaikan Kabupaten Purbalingga tahun 2020 terdapat kemiskinan ekstrim 6,6 persen atau 62.650 jiwa. Sedangkan tingkat kemiskinannya 15,90 persen atau 142.480 jiwa.
Kemiskinan didefinisikan mereka yang memiliki kemampuan daya beli di bawah Rp 472.525 per bulan, sedangkan kemiskinan extreme di bawah Rp 358.230 per bulan.
"Tahun 2019 kita masih terdapat 49 desa merah (desa miskin). Tahun 2020 sempat lulus 12 desa namun di tahun 2021 terbit lagi Keputusan Desa Merah di Kabupaten Purbalingga sejumlah 49, sama persis sehingga desa yang lulus tadi digantikan desa-desa lain yang merah," imbuhnya. (afn/jti/mzk/goz/nal)