TRIBUNNEWS.COM, JAYAPURA – Akademisi Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung mengatakan perlu membentuk "Provinsi KKB" untuk mengatasi isu human security karena semakin kini menjadi dominan di Papua.

Menurut Marinus Yaung, hal tersebut perlu dilakukan lantaran mengingat konflik dan kekerasan di Bumi Cenderawasih belum berujung.

"Membuat siapa saja, kalangan sipil atau militer, kelompok sipil bersenjata, semuanya menjadi target. Kapan saja lengah, nyawa melayang. Karena itu, Negara harus hadir dalam bentuk pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua," kata Marinus Yaung dalam tulisannya di media social, Senin (28/3/2022).

Marinus Yaung pun mengijinkan Tribun-Papua mengutip sebagian besar dari tulisannya tersebut.

Baca juga: Konflik Papua Makin Meningkat, TB Hasanuddin: Harus Ada Kebijakan Politik Negara yang Tegas

Dalam tulisannya tersebut, Marinus Yaung juga meminta kehadiran negara dalam bentuk menggerakan kekuatan militer secara besar-besaran ke Papua, itu hard approach dan belum maksimal selesaikan isu ancaman terhadap kemanusian.

"Perlu di kedepan soft approach dalam bentuk kebijakan DOB Provinsi agar bisa menjadi solusi alternatif selesaikan masalah human security di Papua," ujarnya.

Menurut Marinus Yaung, dengan terbentuknya DOB Provinsi, negara akan dengan mudahnya memetakan dan melokalisir posisi aktor-aktor kekerasan yang mengancam keselamatan warga masyarakat.

"Sembari Negara juga bisa mengembangkan dan memperkuat kebijakan keamanan teritorial untuk mempersempit ruang gerak kelompok sipil bersenjata atau KKB Papua," tukasnya.

Sebab kata Marinus Yaung, KKB di Papua saat ini memiliki kekuatan teknologi senjata yang semakin modern.

"Kelompok KKB Egianus Kogoya di Nduga semakin berbahaya. Senjata mereka telah memakan banyak korban,” katanya.

Baca juga: Aksi Penyerangan di Bandara Kenyam Papua Bukan yang Pertama, Pernah Terjadi 2 Kali Tahun 2018

“Negara harus siap strategi antisipasinya, dan menjadikan kebijakan DOB Provinsi sebagai instrumen strategis keamanan, secara khusus Provinsi Pegunungan Tengah Papua yang menjadi basis utama KKB, negara akan bisa mengontrol dan mempersempit ruang gerak perlawanan KKB Papua dengan tepat," sambungnya.

Marinus Yaung juga meminta, Menkopolhukam, Mahfud MD segera merealisasikan pembentukan DOB Provinsi Pegunungan Tengah.

"Agar seluruh pasukan keamanan dikerahkan untuk membuat garis embarkasi militer demi membatasi akses KKB dan para simpatisan. Biarkan KKB dan simpatisannya beraktivitas dengan agendanya sendiri di Provinsi KKB milik mereka sendiri," ujarnya.

Hal itu lantaran, menurut Marinus Yaung, semua pihak mau Papua menjadi satu.

"Kita mau Papua tanpa perpecahan. Tapi melihat polarisasi yang semakin tajam di tengah-tengah masyarakat, dan persenjataan modern yang dimiliki KKB," harapnya.

Ini suatu pra kondisi yang telah menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan hidup orang Papua lain di luar suku-suku yang membentuk KKB.

"Karena itu segera bentuk Provinsi Pegunungan Tengah Papua atau Provinsi KKB agar pendekatan keamanan oleh negara bisa lebih terukur, terarah dan tepat sasaran. Dan pada akhirnya, ancaman terhadap kemanusian oleh KKB Papua bisa diminimalisir pasukan keamanan secara efektif dan maksimal," pungkasnya.

Tidak hanya itu, Marinus Yaung juga menjelaskan pandangan tersebut lebih kepada kepada isu human security di Papua.

Baca juga: Kontak Senjata Terjadi di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua

"Sebab ini masalah serius yang tidak bisa ditangangi oleh kelompok elit politik dalam satu Provinsi Papua saja. Bahkan ketika nyawa manusia Papua dan non Papua melayang sia-sia, terjadi disparitas cara pandang dari kalangan aktivis HAM Papua dan juga dari mulut elit dan pejabat Papua," jelasnya.

Dikatakan, disparitas cara pandang dan penanganan warga masyarakat Indonesia di Papua terlihat unfair.

"Maka perlu dicari solusi alternatif melalui pemekaran DOB Provinsi Papua. Saran saya, Provinsi Pegunungan Tengah atau saya istilahkan "Provinsi KKB" yang perlu menjadi prioritas dalam kebijakan DOB," ujarnya.

Marinus menyebut telah melihat masalah Papua perlu dilokalisir.

"Karena masalah dan tantangan pembangunsn terbesar ada di wilayah Provinsi ini. Sehingga dengan melokalisir dlm bentuk kebijakan DOB, mudah-mudahan pembangunan di Papua bisa berjalanan dengan maksimal tanpa rintangan dan hambatan yg cukup besar seperti di wilayah Provinsi KKB," kata Marinus Yaung.

Baca juga: Kontak Senjata Terjadi di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua

Selain itu, Marinus Yaung juga menjelaskan, mengapa dirinya harus menyebut Provinsi KKB.

"Ppemerintah Indonesia sudah menyebutkan daerah ini basis utama perlawanan KKB terhadap pemerintah dan aparat keamanan Indonesia, dan daerah ini juga, ancaman terhadap keselamatan nyawa manusia (human security) paling tinggi di seluruh tanah Papua,” tutup Marinus Yaung. 

Penulis: Calvin Louis Erari

Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul Marinus Yaung: Perlu Bentuk ‘Provinsi KKB’ untuk Atasi Isu Human Security di Papua