TRIBUNNEWS.COM - Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi kembali menekankan komitmennya dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal itu disampaikannya setelah mewakili Pemerintah Kota Semarang menerima predikat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk laporan keuangan tahun anggaran 2021, Senin (23/5/2022).

Adapun predikat itu sendiri merupakan yang ke-6 kalinya secara berturut-turut diterima oleh dirinya untuk Pemerintah Kota Semarang. Sebelumnya, Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi itu pun bersama jajarannya telah konsisten mempertahankan predikat tersebut untuk pelaporan keuangan pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020.

Bertempat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Hendi sendiri mengatakan bahwa opini WTP yang diraih oleh pemerintah daerah yang dipimpinnya merupakan sebuah keharusan dan kewajaran. Pasalnya dirinya meyakini bahwa pengelolaan keuangan yang baik menjadi salah satu elemen penting dalam upaya lompatan pembangunan di ibu kota Jawa Tengah.

"Hari ini pemerintah daerah dituntut untuk transparan dan akuntabel, agar kemudian semua sumber daya yang dimiliki bisa dimaksimalkan sepenuhnya untuk mendorong pembangunan. Maka meraih predikat opini WTP menjadi sebuah keharusan dalam perwujudan komitmen tersebut," tegas Hendi.

"Apalagi ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemkot Semarang kepada masyarakat," imbuhnya.

Di sisi lain, Hendi juga menyebutkan jika pengelolaan keuangan menjadi fondasi penting dalam peningkatan pembangunan pada sebuah wilayah, termasuk Kota Semarang. Maka selain pelaporan keuangan yang baik, anggaran yang digunakan juga harus tepat manfaat untuk masyarakat.

"Maka upaya pengelolaan dan pelaporan ini harus sejalan, yang kemudian tentu saja dengan opini WTP yang diraih, sedulur-sedulur semakin semangat dalam melakukan upaya-upaya perbaikan kinerja," pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Semarang itu juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat yang terus mendukung pembangunan di Kota Semarang.

"Hari ini dengan perbaikan sistem kerja yang terus ditingkatkan, Pemerintah Kota Semarang bekerja seperti di dalam akuarium, sehingga siapa saja dapat melihat dan mengawasi. Maka terima kasih kepada seluruh masyarakat yang terus mendorong perbaikan positif di Pemkot Semarang," ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali menyampaikan bahwa meski masih ada beberapa permasalahan yang ditemui, namun pelaporan keuangan yang diberikan sebenarnya tetap masih dalam batas wajar tanpa pengecualian.

“Meskipun ada beberapa masalah yang ditemui, tapi statusnya masih dalam taraf wajar tanpa pengecualian,” tutur Ayub. (*)