Sementara itu, Faskes, seperti RS di Bali masih banyak yang belum terakreditasi. Proses akreditasi tersebut sempat terkendala pandemi Covid-19. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Nyoman Gede Anom mengatakan, dari 72 RS, 65 RS sudah terakreditasi dan sisanya 7 RS belum terakreditasi.

"Rumah sakit belum paripurna di Bali. Intinya 65 rumah sakit sudah terakreditasi dan hanya 7 yang belum terakreditasi karena saat melakukan akreditasi kami terkendala pandemi karena itu yang belum terakreditasi adalah rumah sakit baru," katanya, Selasa.

Selama pandemi Covid-19, kegiatan akreditasi sempat dihentikan oleh Kemenkes. Lalu pada 2023, semua RS, baik milik swasta maupun negeri, ditargetkan harus sudah terakreditasi.

"Saya harap kenapa penting karena Bali adalah tujuan pariwsata sehingga semua fasilitas pelayanan kesehatan merupakan sektor atau hal yang utama. Kami berharap LAM KPRS (Lembaga Akreditasi Mutu-Keselamatan Pasien Rumah Sakit) yang telah hadir dapat membantu 72 rumah sakit yang ada di Bali," tambahnya.

Dan semoga nantinya proses akreditasi dapat terlaksana tepat waktu. Untuk RS meraih akreditasi memang tidak mudah. Hal tersebut karena membutuhkan sarana prasarana serta sumber daya manusia yang mumpuni agar kualitas pelayanan medis di Bali semakin baik.

Gubernur Bali, Wayan Koster mengatakan akan menargetkan seluruh RS di Bali, baik swasta maupun pemerintah, agar memiliki akreditasi paling kecil B.

"Untuk Rumah Sakit Provinsi atau Kabupaten/Kota targetnya semua akreditasinya B harus gitu minimumnya. RSUD Bali Mandara dan Mata sudah akreditasi A, RSJ Bangli juga akreditasinya sudah A. Bali ini harus menjadi sejarah layanan kesehatan yang bagus dan juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang berkualitas selain nakes yang bagus," tutupnya. (sar)

Baca juga: Okupansi Hotel di Bali Naik 11 Kali Lipat