Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, BALI - KPU Provinsi Bali mendapati masifnya pencatutan nama warga dalam data keanggotaan partai politik di sistem informasi partai politik (Sipol).
KPU Bali mencatat ratusan pencatutan nama.
Hal ini diungkap oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan saat menerima kunjungan KPU RI di kantornya, Denpasar, Bali, Sabtu (5/11/2022).
"Itu memang masif terjadi di Bali, itu juga ratusan jumlahnya," ujar Dewa Agung.
Baca juga: KPU Rapat Pleno 8 November Simpulkan Hasil Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu 2024
Ia menerangkan bahwa masyarakat yang namanya dicatut berasal dari berbagai kalangan.
Misalnya saja PNS, hingga TNI/Polri.
Hal ini diketahui lantaran masyarakat yang namanya merasa dicatut melapor ke KPU Kabupaten/Kota di wilayah Bali.
"Ada dari PNS, TNI Polri itu juga ada. Sudah melapor ke kita dan minta untuk dihapus, sudah proses," tuturnya.
Adapun pencatutan ini diketahui karena KPU Bali sebelumnya telah melakukan sosialisasi lewat badan kepegawaian pemerintah yang kemudian disampaikan kepada para PNS.
"Jadi di badan kepegawaian itu disampaikan kepada pegawainya, dalam apel tiap senin, seluruh PNS di bali wajib mengecek infopemilu, jangan sampai namanya masuk ke dalam Sipol," jelas dia.
Beberapa waktu lalu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan sedikitnya 30 partai politik mencantumkan identitas warga dan pengawas Pemilu sebagai anggotanya dan didaftarkan dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU RI.
"Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Bawaslu, terdapat 30 parpol yang dilaporkan mencantumkan nama dan/atau NIK masyarakat maupun pengawas yang mengaku bukan sebagai pengurus atau anggota parpol namun namanya terdaftar dalam akun Sipol," ujar Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI Totok Hariyono dalam keterangan tertulis, Senin (29/8/2022).
Jumlah ini mungkin masih dapat bertambah sebab jumlah ini merupakan hasil rekapitulasi Bawaslu RI per 23 Agustus 2022 lalu.