Menurut Johan, jarak Pulau Tujuh dengan Bangka Utara hanya 30 mil laut.

Namun jarak Pulau Tujuh dengan Kabupaten Lingga sangatlah jauh yaitu 60 mil laut atau dua kali lipatnya.

Oleh karena itu, pada umumnya dalam berbagai aspek kehidupannya, masyarakat Pulau Tujuh lebih berorientasi ke Pulau Bangka, Provinsi Babel.

“Jika Pulau Tujuh milik Provinsi Babel tidak dikembalikan oleh Kabupaten Lingga, tentu melanggar asas kepastian hukum yang berdampak pada Provinsi Babel yang akan kehilangan beberapa buah pulau dan laut yang sangat luas, sehingga nelayan Babel tidak lagi dapat menangkap ikan di sekitar ‘fishing ground’ di perairan Pulau Tujuh,” terangnya.

Tidak itu saja, lanjut dia, masyarakat Babel tidak saja kehilangan pulau dan laut yang luas, tapi juga akan kehilangan marwah jika Pulau Tujuh tidak dikembalikan.

“Sekali lagi, masyarakat Babel adalah masyarakat Melayu yang mendiami rentang tanah Melayu. Melayu kehilangan harta tak mengapa, tapi jika kehilangan marwah, akan perang hingga berkalang tanah,” tegas Johan Murod lagi.

Jarak Pulau Tujuh dengan Kabupaten Lingga yang sangat jauh tentu pada musim Barat maupun musim Tenggara, kata Johan, sangat membahayakan keselamatan pelayaran dan keselamatan rakyat.

“Bukankah keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, atau ‘salus populi supreme lex esto’. Oleh karena itu, Kemendagri kiranya dapat mengembalikan kepemilikan Pulau Tujuh secepatnya kepada yang berhak, yaitu Provinsi Babel, sehingga Provinsi Babel tidak perlu melakukan ‘judicial review’ (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi (MK),” tuturnya.

Jika Pulau Tujuh dikembalikan ke pemilik yang sah, yaitu Provinsi Babel, lanjut Johan, maka tentu saja provinsi ini akan memberikan perhatian yang lebih sehingga Pulau Tujuh dapat menjadi “garis pertahanan utama dan pertama” dalam menghadapi konflik Laut China Selatan, serta melakukan pemberdayaan ekonomi yang lebih masif untuk kesejahteraan masyarakat Pulau Tujuh, yang mana penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan sembilan kebutuhan pokok (sembako), serta pembinaan usaha perikanan bagi masyarakat Pulau Tujuh, termasuk kesehatan sangat didukung dari Bangka Utara.

“Secara historis sesungguhnya Pulau Tujuh adalah milik Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan provinsi induk pengembangan Provinsi Babel, sehingga ditinjau dari berbagai aspek, adalah merupakan suatu keadilan hakiki jika Pulau Tujuh tetap menjadi milik Provinsi Babel,” ucapnya.

“Opsi terbaik penyelesaian sengketa Pulau Tujuh milik Provinsi Babel yang dicaplok Kabupaten Lingga adalah Kemendagri segera mengesahkan Kabupaten Kepulauan Bangka Utara, dan Pulau Tujuh masuk ke wilayah Kabupaten Kepulauan Bangka Utara, Provinsi Babel yang mana usulan pembentukan daerah otonomi baru ini sudah disampaikan dengan berkas dan dokumen yang lengkap, sehingga Kemendagri mestinya dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan pepatah bijak Melayu, ‘menarik benang dalam tepung, benang ketarik tepung pun tak tumpah’,” urainya.

Di bagian lain, Johan Murod berpendapat langkah pemerintah pusat “memberi” 3 provinsi baru kepada rakyat Papua adalah langkah cerdas untuk percepatan pembangunan berbagai aspek.

Mengutip pendapat pakar hukum tata negara Prof Yusril Ihza Mahendra, seharusnya pemerintah pusat menjadikan 50 provinsi di Indonesia, termasuk pengembangan beberapa kota dan kabupaten sehingga provinsi, kota dan kabupaten baru tersebut tidak hanya berkembang, tapi juga dapat menarik pajak negara dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan lebih optimal untuk negara.

“Seperti Bangka Belitung yang seharusnya punya 15 kota/kabupaten. Thailand saja yang luasnya hanya sebesar Pulau Sumatera, ada 78 provinsi. Hal demikian akan membuat NKRI semakin kuat secara politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan,” ucapnya.