Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa secara geologis wilayah Provinsi Maluku merupakan kawasan dengan aktifitas tektonik dan kegempaan serta tsunami paling aktif di Indonesia.

Oleh karena itu kesiapsiagaan menjadi penting untuk meminimalisir dampak bencana.

Hal itu disampaikan Suharyanto dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Maluku di VIP Bandara Internasional Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Kamis (12/1/2023).

“Hal ini menjadi penting bagi kita bahwa kesiapsiagaan terhadap gempa dan tsunami di Provinsi Maluku merupakan hal yang wajib karena memang kita hidup di kawasan tektonik aktif,” katanya.

Lebih lanjut, Suharyanto menyampaikan bentuk mitigasi yang paling utama untuk bencana gempabumi adalah penguatan bangunan agar lebih tahan gempa.

“Bukan gempa yang membunuh, tetapi reruntuhan bangunan yang tidak tahan gempa,” tuturnya.

Kepala BNPB turut mengapresiasi respon cepat Pemprov Maluku dan Pemerintah Kabupaten setempat melalui penetapan status tanggap darurat.

“Respon cepat dari Pemprov Maluku dan pemerintah kabupaten dengan status tanggap darurat ini sangat baik, sehingga pemerintah pusat dapat memberikan dukungan untuk menjamin kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi,” ucapnya.

Suharyanto kembali mengingatkan bahwa bencana adalah urusan bersama. Langkah penetapan status tanggap darurat menjadi bentuk kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana.

“Tidak ada yang bisa menghadapi bencana sendirian, harus berkolaborasi dan bersinergi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serahkan bantuan dana siap pakai (DSP) dengan total 1,1 miliar guna mendukung percepatan penanganan darurat gempabumi magnitudo (M) 7,5 yang mengguncang wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.

Baca juga: BNPB: 73 Rumah Rusak di Maluku Barat Daya Pasca Gempa M 7,5

Bantuan ini diberikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku senilai 500 juta, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) 250 juta dan Maluku Barat Daya (MBD) 250 juta.

Selain bantuan DSP, BNPB turut memberikan bantuan kebutuhan logistik dasar permakanan senilai total 650 juta dengan rincian 150 juta untuk Pemprov Maluku serta KKT dan MBD masing-masing senilai 250 juta.

Adapun bantuan logistik perlengkapan juga diberikan dengan rincian masing-masing 1.000 selimut dan matras serta 50 tenda keluarga untuk Pemprov Maluku. Sedangkan KKT dan MBD masing-masing menerima 1.000 selimut, 1.000 matras dan 25 tenda keluarga.