Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Bentrokan antarburuh PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, mengakibatkan dua orang tewas.
Sebelum terjadi kerusuhan, dilakukan pertemuan antara karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan pihak perusahaan, Jumat (13/1/2023).
Pada pertemuan tersebut, karyawan yang tergabung dalam SPN memberikan delapan tuntutan pada pihak perusahaan.
Namun, saat itu belum ada kesepakatan.
Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto, menyampaikan kepolisian menangkap 69 orang terduga provokator dalam peristiwa di kawasan PT GNI.
“Ada 69 orang diduga sebagai provokator juga pelaku perusakan diamankan di Polres Morowali Utara,” ungkapnya, Minggu (15/1/2023), dilansir TribunPalu.com.
Polri Perketat Pengamanan
Situasi di kawasan Morowali Utara sudah kondusif pascabentrokan maut antarkaryawan PT GNI yang terjadi pada Sabtu (14/1/2023).
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, kepolisian bersama pemerintah daerah terus melakukan dialog dengan pihak perusahaan dan serikat buruh.
"Saat ini terus dilakukan dialog dipimpin Kapolres dan Pemda Morowali dan para pihak, baik serikat buruh dan perusahaan."
"Saat ini situasi berangsur kondusif," ujarnya, Senin (16/1/2023).
Baca juga: Daftar Korban Kericuhan di PT GNI, Dua Tenaga Kerja Tewas, Puluhan Orang Ditangkap Polisi
Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Didik Supranoto, juga mengatakan situasi di lokasi sudah aman terkendali.
Namun, Didik menyebut, pihaknya tetap mempertebal pengamanan dengan menyiagakan sejumlah personel.
"Alhamdulillah sudah kondusif, personel tetap siaga di sekitar perusahaan baik di jalan masuk, jalan huling, dermaga, dan tempat strategis lainnya," jelas Didik.
Berawal dari Aksi Unjuk Rasa
Didik menjelaskan, bentrokan tersebut berawal dari aksi unjuk rasa oleh SPN di PT GNI di dua lokasi di pos 4 dan 5 perusahaan tersebut.
Ada sejumlah tuntutan yang dibawa massa aksi, satu di antaranya terkait peraturan keselamatan kerja, karena kerap terjadi kecelakaan kerja di PT tersebut.
"Pelaksanaan aksi tersebut dikarenakan tidak adanya kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 bertempat di kantor Disnakertrans Morowali utara antara SPN PT GNI, Disnakertrans Kabupaten Morowali Utara, dan Pihak Perusahaan PT GNI maupun PT SEI," jelasnya, Senin.
Baca juga: Video Rusuh PT GNI Morowali Beredar Luas di Media Sosial, Pabrik dan Kendaraan Terbakar Hebat
Didik menyebut, pada dasarnya perusahaan telah memenuhi tujuh dari delapan tuntutan yang diajukan.
Namun, satu tuntutan soal pemasangan sirkulasi udara di setiap gudang atau smelter masih menunggu hasil diskusi dengan Disnaker.
Pada Sabtu (14/1/2023), sebanyak 500 karyawan PT GNI melakukan unjuk rasa.
"Pada pukul 20.15 WITA, massa aksi berhasil menerobos pintuk masuk pos 4 PT GNI dan langsung menuju mes karyawan yang berada di belakang pos 4 serta melakukan pembakaran sebuah mes dengan menggunakan sebuah bensin yang menyebabkan keseluruhan bangunan mes terbakar," terangnya.
Kericuhan kembali pecah setelah ada karyawan divisi dump truck PT GNI yang tidak mengikuti aksi.
Sehingga, tiga orang karyawan divisi itu terluka.
Baca juga: Profil PT Gunbuster Nickel Industry atau PT GNI, Perusahaan Smelter Nikel yang Diresmikan Jokowi
PKS Desak Pemerintah Cabut Izin Operasi PT GNI
Anggota Komisi VII DPR RI fraksi PKS, Mulyanto, meminta pemerintah mengevaluasi izin operasional PT GNI menyusul terjadinya bentrok antarkelompok karyawan di Morowali, Sabtu.
Mulyanto meminta pemerintah jangan sungkan mengambil tindakan tegas kepada PT GNI karena lalai menjamin keamanan dan keselamatan kerja karyawan.
Sehingga terjadi kebakaran tungku smelter yang menewaskan dua orang pekerja.
"Pemerintah harus tegas dan adil menyikapi bentrok berdarah ini."
"Hukum harus ditegakkan agar semua pihak mendapat keadilan sebagaimana mestinya," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin.
Baca juga: Bentrok Pekerja PT GNI Akibatkan 2 Orang Tewas, 9 Luka-luka, hingga Inventaris Perusahaan Rusak
Ia pun mendesak pemerintah mencabut Izin operasi smelter PT GNI.
Kemudian dilakukan “audit teknologi”, bukan hanya terkait soal K3.
"Yang juga kita khawatirkan adalah pabrik ini mengadopsi sistem teknologi usang, komponen peralatan yang berkualitas rendah, serta manajemen teknologi yang berisiko tinggi dan membahayakan bagi pekerja dan masyarakat," ungkapnya.
"Bila ini terbukti, maka artinya pihak manajemen PT GNI lalai menjamin keamanan dan keselamatan kerja karyawan, karenanya sudah sepatutnya pemerintah mencabut izin usaha perusahaan tersebut secara permanen," terang Mulyanto.
Sebagai informasi, karena belum adanya kesepakatan, karyawan yang tergabung dalam SPN memberikan surat pemberitahuan melakukan aksi mogok kerja.
Menanggapi hal tersebut, pihak perusahaan mengeluarkan surat jawaban dari delapan tuntutan karyawan.
Baca juga: Sosok Pemilik PT Gunbuster Nickel Industry atau PT GNI: Tony Zhou Yuan, Pengusaha asal China
Dari beberapa tuntutan itu, PT GNI tak menerima seluruh tuntutan karyawan.
Hal itu pun membuat karyawan yang tergabung dalam serikat buruh melakukan aksi di lokasi perusahaan.
Puluhan karyawan lalu memaksa masuk ke lokasi PT GNI untuk melakukan aksi mogok kerja.
Bentrokan tak terhindarkan setelah sejumlah karyawan dihadang karyawan lain di dalam areal, termasuk karyawan asing.
Akibatnya, sejumlah kendaraan dibakar massa dan beberapa karyawan terluka.
(Tribunnews.com/Nuryanti/Abdi Ryanda Shakti/Chaerul Umam) (TribunPalu.com/Rezha Rinaldy)