TRIBUNNEWS.COM, MANOKWARI - Sedikitnya 771 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Papua Barat, Senin (13/2/2023) pagi.

Ratusan CPNS tersebut menuntut kejelasan soal penyerahan SK pengangkatan PNS yang hingga kini belum juga diserahkan.

Menurut Yance Maniagasi, penanggung jawab aksi, unjuk rasa damai digelar untuk merespons pernyataan Wakil Ketua II DPRD Papua Barat, Saleh Siknun.

Diketahui sebelumnya, Saleh Siknun meminta Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw menangguhkan penyerahan SK PNS kepada ke-771 CPNS.

Baca juga: CPNS 2023 Dibuka untuk Umum, Formasi Tenaga Kesehatan dan Pendidikan Jadi Fokus Pemerintah

Alasannya agar bisa fokus menyelesaikan persoalan 512 tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK/P3K).

Menurut Yance Maniagasi, 771 CPNS berkelindan dengan 512 honorer karena kedua kubu ini menerima SK secara bersama dalam formasi lengkap 1.283 pada akhir 2020.

Karena itu, urusan keduanya mesti diselesaikan bersama, tanpa mendahulukan yang satu dan mengorbankan lainnya.

"Pernyataan ini seperti mengadu domba kami, antara 771 CPNS dengan 512 P3K. Jadi, kami minta klarifikasi Pak Saleh Siknun," kata Yance Maniagasi kepada wartawan di Manokwari.

Aksi tersebut dikawal pihak kepolisian.

Perwakilan 771 CPNS menyampaikan tujuh pernyataan sikap yang dicetak di baliho sambil diorasikan Yance Maniagasi dan kawan-kawan.

Di antaranya, mereka mempertanyakan pernyataan Saleh Siknun dan Wakil Ketua II DPR Papua Barat itu untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya tersebut.

Baca juga: Pemerintah Pastikan 2023 Akan Rekrut CPNS, Berikut Formasinya

Kemudian, ke-771 CPNS menyatakan sikap afirmatif kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat untuk merampungkan proses pemberkasan ke-512 tenaga P3K.

Pihaknya dengan tegas menolak upaya disrupsi pihak manapun dalam pengangkatan ke-512 tenaga P3K itu.

"Berdasarkan SK Menpan Nomor 222 Tahun 2022 tanggal 16 Juni 2022, itu kan sudah jelas tentang pengangkatan tenaga honorer PPPK 512," kata Yance Maniagasi, satu dari ke-512 tenaga P3K itu.

Karena itu, ia mendesak BKD Papua Barat agar secepatnya menyerahkan SK PNS kepada 771 CPNS.

Lantaran, ke-771 CPNS ini dianggap telah memenuhi kualifikasi menjadi PNS, terutama dari segi kinerja masa bakti sebagai pegawai di lingkup Pemprov Papua Barat.

Adapun SK CPNS telah diterima ke-771 orang ini pada akhir 2020 langsung dari Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.

Penyerahan SK bersamaan dengan ke-512 pegawai yang diangkat jadi tenaga PPPK.

Kala itu pegawai honorer Pemprov Papua Barat yang menerima SK menjadi aparatur sipil negara (ASN) berjumlah 1.283 orang.

Setahun kemudian, pada 2021, 771 CPNS tersebut menjalani pelatihan dasar atau diklat prajabatan PNS.

Menurut Yance Maniagasi, tinggal selangkah lagi ke-771 CPNS menjadi ASN berstatus PNS.

Namun, SK pengangkatan jadi PNS tak juga diserahkan kepada mereka.

Artikel ini telah tayang di Tribunpapuabarat.com dengan judul 771 CPNS Papua Barat Tuntut Kejelasan Jadi PNS, Yance Maniagasi: Jangan Mengadu Domba Kami