Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Gerindra Lucky Hakim mengatakan sedang melakukan inisiasi ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar jabatan wakil kepala daerah dihapus.

Pernyataannya itu berkaca dari pengalaman menjadi Wakil Bupati Indramayu yang tidak difungsikan tetapi tetap menerima gaji dan biaya tunjangan dengan nilai fantastis.

Baca juga: Mau Maju Pilkada 2024, Lucky Hakim: Saya Tidak Putus Asa

"Saya bilang ke teman-teman di DPR. Pak, tolong dong kalau bisa wakil bupati dan wakil walikota ditiadakan saja, kita ubah saja gugat ke Mahkamah Konstitusi," kata Lucky dalam wawancara eksklusif dengan Tribun Network, Kamis (24/2/2023).

Menurut Lucky, fungsi wakil kepala daerah kurang strategis karena hanya bertanggung jawab kepada bupati atau walikota.

Apalagi, wakil hanya bisa bekerja apabila didelegasikan oleh kepala daerah.

"Gugatan ke MK ini supaya nggak ada yang namanya wakil-wakilan lagi, kalau nanti dikabulkan maka bisa menghemat banyak uang negara," tutur Lucky.

Lucky menerangkan fungsi Sekretaris Daerah sejatinya sudah bisa mengcover Walikota dan Bupati apabila sedang berhalangan.

Baca juga: Mundur Jadi Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim Bakal Introspeksi Diri hingga Urus Yayasan

"Sama dengan di Kabupaten Indramayu. Kalau bupati tidak datang rapat DPRD kan Sekda yang hadir bukan wakil bupati," ucapny.

Apabila gugatannya ke MK tersebut tidak dikabulkan, Lucky justru berharap wakil kepala daerah ditambah menjadi 10 orang.

Tujuannya agar janji-janji selama kampanye bisa direalisasikan ke masyarakat desa.

Baca juga: Pengunduran Diri Lucky Hakim Segera Diproses, Begini Penjelasan Ridwan Kamil

"Tentu kalau saya katakanlah menjadi bupati dan hanya dikasih satu wakil pasti akan saya manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat karena sudah digaji dan dapat banyak fasilitas tiga mobil, rumah dinas, jangan sampai tidur terus dibayar," pungkasnya.