TRIBUNNEWS.COM - Seorang warga Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta bernama Aldi Aprianto meninggal terkena tembakan polisi.
Kasus ini terjadi saat korban menghadiri pentas musik di Dusun Wuni, Nglindur, Kapanewon Girisubo, Gunungkidul, Minggu (14/5/2023) malam.
Di tengah acara sempat terjadi kericuhan sehingga petugas kepolisian yang berinisial Briptu MK mengeluarkan tembakan peringatan dan mengenai korban.
Korban sempat dilarikan ke Puskesmas dan rumah sakit, tapi nyawanya tidak tertolong.
Baca juga: Insiden Polisi Tembak Warga Gunungkidul Hingga Tewas: Pelaku Berstatus Demosi Hingga Tahun 2026
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku telah mendengar informasi warga yang tewas karena kelalaian anggota Polsek Girisubo.
Ia menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian agar kasus penembakan dapat diusut tuntas.
"Saya nggak tahu persis ya, saya kira kita lihat dulu itu sengaja atau tidak dan sebagainya nanti kan pada proses itu kan nanti polisi mestinya dilakukan pemeriksaan biar itu urusannya polisi," terangnya, Selasa (16/5/2023).
Sri Sultan Hamengku Buwono X enggan mengomentari perlu tidaknya senjata api dibawa ketika pengamanan karena masuk ranah standar operasional prosedur (SOP) kepolisian.
"Itu kan wewenangnya polisi. Berjaga itu memang pakai peluru betul apa enggak, isi apa enggak, saya juga nggak ngerti. Biar berproses hukum saja jangan dicampuri," imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Gunungkidul, Sunaryanta menganggap insiden ini sebagai musibah.
Baca juga: Aldi Aprianto Tewas Tertembak Polisi, Kapolsek Girisubo Gunungkidul Segera Diperiksa
Sunaryanta meminta masyarakat untuk tidak terpancing emosinya dan melakukan tindakan anarkis.
"Saya minta warga tetap tenang dan tidak terpancing emosi," tuturnya.
Dari inisiden ini diharapkan masyarakat tidak melakukan kericuhan saat ada gelaran hiburan.
Ia memastikan proses hukum kasus ini akan tetap berjalan meski pelaku penembakan seorang aparat polisi.
"Jika ada hiburan seperti itu, hendaknya dinikmati dengan baik, bukan membuat keributan," lanjutnya.
Briptu MK Terancam PTDH dan Pidana
Sementara itu, anggota Polsek Girisubo berinisial Briptu MK ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan warga di Gunungkidul.
Direskrimum Polda DIY, Kombes Pol Nuredy Irwansyah Putra mengatakan Briptu MK masih menjalani proses pemeriksaan secara intensif di Mapolda DIY.
"Penyidik Polda DIY telah menetapkan satu orang tersangka bernama Briptu MK anggota Polsek Girisubo, Gunungkidul," jelasnya, Senin (15/5/2023), dikutip dari TribunJogja.com.
Baca juga: Sosok Briptu MK, Anggota Polsek Girisubo yang Jadi Tersangka Penembakan Warga di Gunungkidul
Sementara itu, Kabid Propam Polda DIY, Kombes Pol Hariyanto mengatakan senapan laras panjang jenis SS1-V1 yang dibawa Briptu MK saat kejadian merupakan senjata organik polsek.
Menurutnya, ada kesalahan regulasi yang mengakibatkan insiden ini.
"Di mana titik kelemahannya atau kesalahan, gimana dari pengawasan dari kanitnya, kemudian meningkat lagi dari kapolseknya terkait penggunaan senpi," tuturnya.
Dalam kasus ini, Briptu MK diduga melanggar Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Anggota Unit Sabhara Polsek Girisubo tersebut, dapat dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Baca juga: Apa Itu Demosi? Sanksi Menjerat Briptu MK Tersangka Kasus Tewasnya AP Tertembak di Gunungkidul
Selain itu, Briptu MK juga dapat dijerat Pasal 359 KUHP, yaitu tentang kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.
Wakil Direktur Resesre Kriminal Umum (Wadireskrimum) Polda DIY, AKBP K Tri Panungko, mengungkapkan Briptu MK diduga tidak memastikan kondisi senjata api yang dipakai.
"Jadi perlu kami sampaikan bahwa ini adalah kelalaian anggota kami yang ada di lokasi."
"Memang pada saat itu anggota mungkin dalam proses pengamanan massa senjata tidak dikoreksi sehingga pada waktu pengamanan terjadi insiden itu," tandasnya.
Tri Panungko berharap, kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi anggota polisi untuk lebih berhati-hati menggunakan senjata api saat bertugas.
"Tentunya ini jadi kelalaian dan evaluasi bagi kami untuk menekankan anggota bagaimana SOP membawa senjata di lapangan," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Mohay) (TribunJogja.com/Miftahul Huda/Alexander Aprita/Yuwantoro)