Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Demi bisa memasukkan anaknya ke SMAN 1 Kota Serang, Banten, banyak cara dilakukan.
Kepala Sekolah SMAN 1 Kota Serang, Mohamad Najih menjelaskan, ada orang kaya dan seorang politisi yang menggunakan jalur afirmasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023.
Padahal, jalur tersebut digunakan bagi masyarakat yang kurang mampu.
Dua oknum tersebut pun sampai membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau surat miskin.
"Hari Minggu kita ke lapangan, dan menemukan ada dua (orang kaya dan politisi yang mendaftarkan anaknya pakai jalur afirmasi pada PPDB 2023 di Banten)," kata Najih, dikutip dari TribunBanten.com, Kamis (13/7/2023).
Najih mengungkapkan, bahwa SKTM tersebut asli, namun palsu.
Baca juga: Kemendikbudristek Sebut Pemerintah Daerah Masih Kurang Sosialisasi PPDB ke Orang Tua
"SKTM-nya asli, tapi palsu. Kenapa asli karena yang mengeluarkan kelurahan, kenapa palsu karena dia orang kaya," jelasnya.
Kini, keduanya pun telah dicoret, lantaran tidak sesuai dengan peruntukannya.
"Udah kita coret," tegasnya.
Najib menambahkan, sebenarnya jalur afirmasi masih belum terisi penuh.
Pihaknya pun turun ke rumah-rumah warga untuk mencari calon siswa yang kurang mampu.
"Kuota afirmasi 65, yang mendaftar 18, cuma yang diterima cuma 6. Karena yang 10 tidak bisa lolos verifikasi, dan yang dua dicoret karena kaya," ungkapnya.
Menurut Najih, alasan 10 pendaftar tadi tidak lolos karena saat pembuktian verifikasi di sekolah mereka tidak datang.
"Kita ingin afirmasi ini betul-betul terisi dengan benar. Tapi tadi kita lihat ada satu, dia tidak mampu, tidak punya orang tua dan tinggal bersama bibinya, itu akan kita coba ajak sekolah," jelas Najih.
Baca juga: PPDB Kacau, Kemendikbudristek: Pemda Paling Mengetahui Soal Pelaksanaan PPDB
Numpang KK
Polemik PPDB 2023 di Banten tak berhenti di situ, banyak juga kasus numpang KK.
Yakni memasukkan nama peserta ke kartu keluarga (KK) ke warga yang rumahnya dekat dengan sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Banten, Tabrani pun buka suara.
"Kalau ada masyarakat yang mengeluh soal sistem zonasi, itu kan basisnya kartu KK. Soal bagaimana kartu KK itu bukan produk kami, tapi itu instansi lain," kata dia, Rabu (12/7/2023).
Sejumlah memakai cara numpang KK, agar anak-anaknya bisa bersekolah di SMA Negeri jalur zonasi.
Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar pun melakukan sidak ke rumah warga di dekat SMAN 1 Kota Serang.
Ia turun ke lapangan untuk mengecek, apakah ada kasus numpang KK tersebut.
Hal serupa juga terjadi di SMAN 1 dan 2 Tangerang.
Tabrani mengaku, tak bisa berbuat banyak soal hal tersebut.
Sebab dasar penerimaan jalur zonasi, berdasarkan KK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
"Kami enggak bisa masuk ke wilayah itu, yang jelas pada saat dia menggunakan KK maka KK itu basis data jalur zonasi nanti," jelasnya.
(Tribunnews.com, Renald)(TribunBanten.com, Engkos Kosasih/Ahmad Haris)