TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satu diantara masalah yang sering muncul saat pemilu adalah adanya praktik politik uang atau money politics yang bertujuan mendapatkan dukungan dari para pemilih.

Praktik ini merusak proses pemilu dan meningkatkan risiko terjadinya tindakan korupsi.

Terkait hal tersebut, Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) Banjarnegara, Jawa Tengah memberikan edukasi pada warga yang mengikuti Musyawarah Reboan.

“Politik uang dalam pemilu membuat demokrasi kita mengalami kemunduran, oleh karena itu kami membahas pada masyarakat bagaimana menghindari praktik-praktik politik transaksional,” kata pengurus SKI Banjarnegara Jawa Tengah, Ahmad Rizal S, pada wartawan, Selasa (5/9/2023).

Menurutnya hal tersebut memang tidak mudah, namun dengan membangun kesadaran warga akan pentingnya memilih berdasarkan integritas dan gagasan yang dibawa oleh kandidat, ia yakin hal tersebut dapat diatasi.

Dalam penyelenggaraan Musyawarah Reboan, selain membahas persiapan konsolidasi para pendukung capres Anies Baswedan di wilayah tersebut, SKI juga menggali persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

“Karena esensi dari Musyawarah Reboan adalah bisa merembes ke masyarakat. Jadi kita bisa mengerti betul permasalahan warga dan kita bisa membawa permasalahan warga hingga level atas, agar stakeholder bisa dengan mudah memahami apa yang dirasakan warga,” ucapnya.

Ketua SKI Jawa Tengah Azmi Majid mengatakan kegiatan reboan tersebut juga dalam rangka memperkuat jaringan saksi merata diseluruh desa hingga level TPS. 

Hal ini untuk memastikan kemenangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di bilik-bilik suara.

Terpisah, Pengurus SKI Pusat DR Untoro Hariadi mengatakan Musyawarah Reboan merupakan ruang guyub di tingkat masyarakat, dimana budaya guyub terlihat alami pengikisan. 

Dengan kegiatan pembicaraan bersama warga ini, proses demokrasi yang selama ini terdistorsi mengalami pemurnian.

“Padahal demokrasi tidak hanya sebatas berbicara politik saja. Itulah mengapa konsolidasi organisasi melalui musyawarah Reboan terus diperkuat mengingat pentingnya perluasan basis pemenangan serta konsolidasi kepengurusan hingga tingkat Desa dan TPS,” tandasnya.