TRIBUNNEWS.COM, SOE -  Dokter ASN di RSUD Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (TTS), menggelar aksi mogok kerja.

Aksi mogok atau tidak melayani pasien tersebut karena mereka belum mendapat bayaran tunjangan tambahan penghasilan (TPP) selama 6 bulan (April-September) 2023.

Baca juga: Kelompok PRT di Enam Wilayah Mulai Mogok Makan Setiap Hari Sampai RUU PPRT Disahkan DPR

Para dokter tersebut memasang baliho bertuliskan "Pemberitahuan! Mohon maaf, mulai hari ini kami dokter ASN RSUD SoE tidak memberikan pelayanan kepada pasien sampai hak-hak kami dibayarkan”.

Kepala Tata Usaha (KTU) RSUD Soe Richard Sareng mengatakan Tunjangan Tambahan Penghasilan para dokter ASN tersebut belum dibayar Pemkab TTS. 

Menurut Richard, aksi tersebut merupakan bentuk komunikasi para Dokter mendapatkan jawaban pasti terkait waktu pembayaran tunjangan.

Ia juga mengaku, para Dokter telah membangun komunikasi dengan Bupati TTS dan DPRD TTS terkait kepastian pembayaran tunjangan tersebut, namun hingga kini belum ada jawaban pasti.

"Aksi yang dilakukan para dokter ASN tersebut dikarenakan belum dibayarkannya tunjangan tambahan penghasilan selama 6 bulan (April-September). Baliho yang dipasang di depan RSUD SoE itu merupakan bentuk komunikasi para dokter ASN tentang kepastian tunjangan mereka kapan akan dibayarkan. Para dokter sudah membangun komunikasi dengan Bupati TTS dan juga DPRD TTS terkait kepastian pembayaran tunjangan tersebut. Namun hingga kini belum ada kepastian kapan tunjangan tersebut akan dibayarkan," terangnya.

Meskipun demikian kata Richard, pelayanan kesehatan bagi warga Kabupaten TTS tetap dilakukan. 

"Di ruangan aktivitas tetap dilakukan seperti biasa. Pelayanan tetap jalan normal. Dokter ASN juga tetap melakukan pelayanan. Saya tegaskan, baliho yang dipasang di depan itu hanya bentuk komunikasi para dokter guna menuntut pembayaran haknya,” tuturnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Diminta Temui PRT yang Gelar Aksi Mogok Makan di Gedung DPR saat Sidang Tahunan

Terpisah, salah satu keluarga pasien yang tidak mau menyebut namanya saat ditemui POS-KUPANG.COM mengatakan, pihaknya hanya berharap agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap dapat dilaksanakan.

"Kita ini masyarakat biasa. Kita mau supaya pelayanan kesehatan tetap berjalan seperti biasa. Sejauh ini pelayanan kesehatan tetap dilakukan. Kita berharap terus dilakukan," tambahnya. 

 
Pantauan POS-KUPANG.COM pelayanan kesehatan di RSUD SoE berjalan normal. Di ruang IGD, nampak para dokter dan perawat tetap melakukan pelayanan medis kepada pasien. Di ruang perawatan juga terlihat aktivitas layanan kesehatan tetap berjalan normal. (din)

Jawaban Pemda

Sekda Kabupaten Timor Tengah Selatan Seperius Edison Sipa menyebut pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) bagi semua ASN di TTS terhambat oleh karena kondisi PAD.

"Untuk ASN, termasuk dokter ASN semua pembiayaan tunjangan berasal dari belanja pegawai, sementara untuk yang dokter non PNS ada dalam belanja jasa. Untuk non PNS PTTnya berasal dari belanja jasa sehingga pembayarannya lancar. Untuk dokter ASN kita baru bayar bulan Januari, Februari dan Maret. Untuk bulan-bulan berikutnya belum dibayarkan karena kita terhambat PAD," ungkap Sekda Sipa.

Baca juga: Kronologi Satpam Masjid Raya Sheikh Zayed Dipecat Usai Terima Uang Tip, Ratusan Karyawan Mogok Kerja

Terkait langkah pembayaran kata Sipa, pihaknya sedang berkonsultasi dengan BPKP.

"Kemarin mereka (dokter ASN RSUD Soe) sempat mau mogok pada 7 Agustus tetapi dipanggil pak bupati untuk sama-sama konsultasi ke BPKP. Surat untuk konsultasi sudah saya tanda tangan. Ternyata setelah kontak BPKP, pihak BPKP masih ada rotasi pimpinan sehingga minggu depannya baru bisa konsultasi. Sekarang kami menunggu rujukan aturan dan jawaban dari BPKP supaya kami bawa dalam perubahan anggaran untuk bisa mengakomodir PTT dokter dan Nakes," jelasnya.

"Kita tunggu jawaban dari BPKP supaya kembali ke sistem 2022 agar pembayaran tersebut masuk dalam komponen belanja gaji dan bisa dibawa dalam perubahan anggaran. Paripurna ketuk perubahan anggaran, DPAnya sudah ditandatangani Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian baru diproses untuk bayar," tambahnya.

Pembayaran tunjangan bagi semua ASN kata Sipa, sangat memberatkan pemerintah karena PAD TTS masih di bawah target.

Usai berkomunikasi dengan Direktur RSUD Soe kata Sekda Sipa pihaknya meminta Satpol PP menurunkan baliho yang ada.

"Tadi kita sudah minta Satpol PP untuk turunkan baliho tersebut. Kita sudah tanda tangan suratnya. Tadi kita sudah panggil pak direktur untuk beri penjelasan kepada dokter ASN RSUD Soe. Harapan kita pak direktur dan ibu kadis bisa beri penjelasan dan motivasi agar pelayanan tetap berjalan. Soal hak-hak mereka kembalikan pada pemerintah. Pemerintah tetap akan mengatur dan mengurusnya sesuai dengan tahapan pembahasan yang berlaku," paparnya. 

Dikatakan Sekda Sipa, pihaknya bersama DPRD TTS akan duduk bersama mencari jalan keluar terbaik untuk pembayaran tunjangan para dokter.

"Nanti dalam pembahasan perubahan 2023 kita akan sama-sama dengan DPR membahas hal ini. Dua lembaga ini akan duduk diskusikan guna mendapat jalan keluar yang terbaik, sehingg hak-hak mereka itu bisa ada pada perubahan anggaran. Untuk menyukseskan keinginan mereka dengan membawa pada perubahan anggaran, kita masih menunggu balasan surat dari BPKP," terangnya.

Baca juga: Dokter Gadungan yang Tipu PHC Terbongkar Saat Proses Perpanjangan Kontrak Kerja

Dirinya mengimbau para dokter untuk terus memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat.

"Kami tetap mengimbau teman-teman dokter, baik dokter ahli maupun dokter umum agar tetap memberikan pelayanan karena sebagai PNS mereka disumpah sebagai dokter untuk memberi pelayanan dan sebagai ASN mereka sudah ditugaskan pak bupati melalui SK dan ditempatkan di RSUD Soe," ungkapnya. 

Pantauan Pos Kupang, di sore hari baliho tersebut sudah diamankan Satpol PP.

Sebelumnya diberitakan, tampak baliho bertuliskan, "Mohon maaf, mulai hari ini kami dokter ASN RSUD Soe tidak memberikan pelayanan kepada pasien sampai hak-hak kami dibayarkan” dipajang di depan RSUD Soe kabupatenTimor Tengah Selatan, Rabu 13 September 2023.

Terkait pajangan baliho tersebut, Direktur RSUD Soe, dr. Erwin Leo melalui Kepala Tata Usaha (KTU) RSUD SoE Richard Sareng saat dikonfirmasi Pos Kupang menjelaskan, aksi tersebut dikarenakan belum dibayarkannya tunjangan tambahan penghasilan selama 6 bulan bagi para dokter ASN oleh Pemda TTS. Dirinya menyebut aksi itu sebagai bentuk komunikasi. 

"Aksi yang dilakukan para dokter ASN tersebut dikarenakan belum dibayarkannya tunjangan tambahan penghasilan (TTP) selama 6 bulan (April-September)," ungkapnya. 

Dirinya menjelaskan, para dokter telah membangun komunikasi dengan Bupati TTS dan DPRD TTS terkait kepastian pembayaran tunjangan tersebut, tetapi hingga kini belum ada jawaban yang pasti.  

Penulis: Adrianus Dini

Artikel ini telah tayang di Pos-Kupang.com dengan judul 6 Bulan TTP Belum Dibayar, Dokter RSUD SoE Pasang Baliho Protes, KTU Buka Suara

da

Sekda Timor Tengah Selatan Angkat Bicara Terkait Baliho Protes Dokter RSUD SoE