Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, warga Rempang tidak menolak investasi.
Hal itu disampaikan Bahlil usai berdiskusi dengan warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, selama 3,5 jam.
Dikatakannya, warga Rempang hanya minta dihargai karena sudah menetap di wilayah Rempang secara turun-temurun.
"Apa permintaan mereka? Mereka tidak menolak investasi. Mereka sampai mengatakan, kiamat lima kali pun, Rempang ini enggak jalan kalau tidak ada investasi."
"Jadi mereka welcome, dan saya bangga kepada mereka," kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (2/10/2023), dilansir Kompas.com.
Bahlil menjelaskan, keinginan warga Rempang jika direlokasi tak bersedia di Pulau Galang, hanya mau di sekitar Pulau Rempang.
Baca juga: Pengamat Intelijen Analisis Maksud Menteri Bahlil Sebut Ada Pihak Asing soal Polemik Pulau Rempang
Mereka juga minta dilibatkan dalam investasi sebagai supplier maupun kontraktor.
Selain itu, investasi di Pulau Rempang ini diharapkan juga tak menghilangkan mata pencaharian mereka.
"Mereka pengin kuburan kampung-kampung tua itu jangan diapa-apain. Itulah aspirasi itu yang terjadi malam itu," kata Bahlil.
Sebagai informasi, konflik agraria di Pulau Rempang terjadi menyusul akan dibangunnya Rempang Eco City.
Rempang Eco City merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk membangun kawasan industri, perdagangan, dan wisata di lahan pulau seluas 17.000 hektare yang digarap oleh PT Makmur Elok Graha.
Bahlil Menduga Ada Kepentingan Politik Tertentu
Di sisi lain, Bahlil mengungkapkan bahwa dirinya melihat ada pihak-pihak yang tidak menginginkan pembangunan PSN Rempang Eco City ini berjalan.
Menurutnya, ada kepentingan politik tertentu yang ingin memboncengi di tengah konflik Rempang.
"Saya melihat bahwa memang ada yang nggak pengin untuk ini (PSN Rempang Eco City) jalan gitu lho," ungkap Bahlil, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin.
"Saya juga tahu kok, bahwa ini ada kepentingan politik tertentu yang memboncengi tapi saya tidak akan mempersoalkan itu. Itu kepiawaian dan kecerdasan mereka," sambungnya.
Bahlil pun meminta agar polemik yang terjadi di Rempang diselesaikan dengan kepala dingin dan obyektif.
"Tapi, kita coba melihat persoalan Rempang ini secara kepala dingin dengan obyektif terhadap perkembangan yang sudah ada," katanya.
Baca juga: Warga Rempang Tetap Akan Direlokasi, Luhut: Nggak Ada Target!
Disampaikan oleh Bahlil, ia berjanji akan menyelesaikan konflik yang terjadi di Rempang.
Ia mengatakan, pergeseran akan tetap dilakukan, tetapi tidak akan ada lagi petugas yang datang ke rumah warga.
Namun, akan tetap ada aparat yang berjaga di wilayah Rempang untuk menjaga stabilitas dan keamanan di area tersebut.
Warga yang terdampak proyek ini dipastikan akan terpenuhi hak-haknya, agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Diharapkan juga, nantinya warga bisa ikut mengambil bagian dalam pembangunan dan investasi yang berlangsung.
"Kehidupan yang lebih baik, mereka hidup dengan kultur yang ada, kemudian mereka ikut mengambil bagian sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan investasi," ujar Bahlil.
Menteri Luhut Sebut soal Rempang Sudah Ditangani dengan Baik
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara mengenai progres penanganan polemik sengketa lahan di Pulau Rempang.
Luhut mengatakan, kini polemik di Rempang sudah ditangani dengan baik.
"Ya saya kira Rempang sudah ditangani dengan baik sekarang, mungkin awal kita membuat sedikit ketidakpasan, tapi niatnya saya kira semua baik" ungkap Luhut, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (29/9/2023).
"Sekarang tim yang ada di lapangan sudah menangani dengan baik," imbuhnya.
Maka dari itu, Luhut meminta agar polemik di Rempang tidak dibesar-besarkan jika ada kekurangan.
Lantaran, menurutnya wajar di awal membuat kesalahan atau terdapat kekurangan.
"Tidak perlu kita membesar-besarkan kalau ada yang kurang sana-sini kan bisa saja kita awal membuat salah atau kurang, sekarang penanganannya sudah terarah dengan baik," jelasnya.
Jokowi Dinilai Tak Berpihak kepada Rakyat
Di sisi lain, Ketua Nasional Coruption Watch (NCW), Hanifa Sutrisna menilai bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak berpihak kepada rakyat terkait polemik di Rempang.
Padahal, kata Hanifa, Jokowi biasanya selalu membela rakyatnya.
"Saya melihat Pak Jokowi kehilangan nalar dan psikologi rakyat bawahnya. Pak Jokowi biasanya selalu membela (Rakyat kecil)," kata Hanifa Sutrisna di kantor NCW, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).
"Apakah Pak Jokowi milik rakyat, saya di sini Pak Jokowi masih milik rakyat. Tapi mohon maaf untuk Pulau Rempang, Pak Jokowi tidak memihak ke rakyat," tuturnya.
Kepedulian Presiden Jokowi kepada rakyat kecil juga dianggap menurun sangat dramatis.
"Nalar sosial dan kepedulian Pak Jokowi terhadap rakyat kecil menurut saya hilang di sini. Ini apakah memang Pak Jokowi atau pihak lain yang mendorong hal ini terjadi," kata Hanifa.
"Banyak pemikir di lingkungan beliau yang mungkin informasi yang salah. Sehingga sensitivitas Pak Jokowi untuk periode kedua ini menurunnya sangat drastis," sambungnya.
(Tribunnews.com/Rifqah/Rahmat Fajar)