TRIBUNNEWS.COM, SOLO - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi rumor ayahnya Presiden Joko Widodo merebut jabatan Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati Soekarnoputri.

Rumor tersebut sebelumnya disampaikan Sekretaris PDI Perjuangan Hasto Kristyanto.

“Enggaklah. Enggak ada seperti itu,” ungkap Gibran, saat ditemui di kantornya, Rabu (3/4/2024).

Baca juga: Jokowi Balas Hasto soal Rumor Ingin Rebut Kursi Ketum PDIP: Bukannya Golkar?

Menurut Gibran, pernyataan Hasto tersebut tidak perlu ditanggapi.

"Pak Hasto lagi, saya kira tidak perlu ditanggapi lagi ya. Bulan puasa berpikiran positif saja," kata Gibran.

Tanggapan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal dirinya yang dituding akan merebut kursi Ketua Umum PDIP dari Megawati Soekarnoputri. 

"Bukanya Golkar," kata Jokowi usai melepas bantuan ke Palestina dan Sudan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (3/4/2024).

Jokowi mempertanyakan isu akan merebut kursi Ketum PDIP ditengah isu dirinya akan merebut kursi Ketum Golkar dari Airlangga Hartarto. Ia meminta tudingan-tudingan seperti itu tidak dilakukan.

"Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, masa semua mau direbutin semua, jangan seperti itu, jangan seperti itu," katanya.

Pernyataan Hasto

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mengambil alih PDIP.

Menurut Hasto, Jokowi sempat menugaskan seorang menterinya untuk bertemu mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Ryaas Rasyid.

Dia menuturkan, upaya tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Hasto Sebut Pertemuan Megawati & Prabowo Sebaiknya Setelah Proses Sidang Sengketa Pilpres Selesai

"Jadi jauh sebelum Pemilu, beberapa bulan, antara 5-6 bulan," kata Hasto dalam acara bedah buku “NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Hasto mengungkapkan, menteri yang diutus Jokowi untuk bertemu Ryaas Rasyid itu memiliki kekuatan super power di Kabinet Indonesia Maju (KIM).