TRIBUNNEWS.COM, PAPUA - Selama kurang lebih 4 bulan terakhir, nasib belasan nama calon Pejabat eselon II Papua Barat Daya digantung tanpa memiliki kepastian.

Penjabat (PJ) Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad diketahui tak kunjung melakukan pelantikan pejabat eselon II di wilayah tersebut.

Hal itu menyita perhatian karena belum dilantiknya calon Pejabat eselon II itu berpotensi menghambat program-program Gubernur.

“Kita semua sudah tahu Pemprov telah umumkan secara terbuka nama-nama ASN yang mengikuti tes untuk menduduki jabatan eselon dua. Kita lihat di situ banyak didominasi Orang Asli Papua (OAP). Ini artinya calon pejabat khususnya dari OAP sudah sangat siap untuk menduduki eselon dua. Karena itu mereka (harus) segera dilantik dalam bulan Mei ini, supaya para pejabat ini membantu Gubernur menuntaskan program-program PJ Gubernur yang kita lihat baru 20 persen selesai,” kata pengamat politik Ortisan Kambu dalam keterangan kepada awak media seperti dikutip pada Selasa (21/5/2024).

Baca juga: Satgas Damai Cartenz Kembali Tangkap Anggota KKB Wilayah Puncak Papua, Ini Identitasnya

Padahal, bagi Ortisan, pengangkatan OAP sebagai pejabat di lingkungan Papua Barat Daya merupakan amanat undang-undang otonomi khusus Papua.

Hal tersebut, ungkapnya, sebagai bagian dari kebijakan affirmative action atau tindakan afirmatif untuk menempatkan OAP dalam jabatan tersebut.

“Kami sudah berjuang hadirkan Provinsi (Papua Barat Daya) ini, maka harus prioritaskan anak asli Papua. Sebab, anak asli Papua hanya bisa pegang jabatan atau jadi Kepala Dinas di Papua. Mereka tidak pernah bisa diangkat jadi Kepala Dinas di luar Papua seperti Sumatera dan Jawa,” tuturnya.

Ortisan pun mengingatkan para Pejabat Eselon II ini harus segera dilantik agar program-program Gubernur Papua Barat Daya dapat berjalan dengan baik.

Pasalnya banyak program pemerintahan yang terlantar akibat banyaknya Kepala Dinas (pejabat Eselon II) yang rangkap jabatan sehingga sulit bekerja secara optimal.

“Sampai hari ini, sebagian besar program Pak Gubernur kan tidak berjalan. Contoh program pendidikan dan UMKM yang dijalankan dengan setengah hati. Padahal Pak Gubernur janji mau berdayakan ekonomi orang Papua terutama mama-mama Papua. Ini akibat Kepala Dinasnya merangkap jabatan sehingga tidak bisa jalankan program,” kata dia.

Senada, Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD), Vincentius Paulinus Baru menilai penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya belum berjalan optimal.

Salah satu faktornya, lantaran belum dilantiknya pejabat definitif eselon II dan eselon III di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya (PBD). Oleh karena itu, dirinya pun mendorong agar proses pelantikan dapat dilakukan secepatnya.

“Saya kira perlu percepat pelantikan pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya, sehingga pelayanan kepada masyarakat Papua bisa lebih maksimal,” ujarnya.

Paulinus pun meminta Pj Gubernur Papua Barat Daya untuk tidak ragu-ragu menempatkan OAP pada jabatan eselon II dan eselon III, seperti Kepala Dinas atau Kepala Bidang di setiap OPD yang melayani langsung masyarakat.

“Dinas-dinas yang melayani masyarakat secara langsung dan bersifat strategis seperti Dinas PUPR, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan ataupun dinas yang lainnya bisa kasih kesempatan buat OAP, karena sebenarnya SDM-nya sudah siap menduduki jabatan tersebut,” ujarnya.