TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menerima audiensi dengan tim Asian Development Bank (ADB) terkait Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala perkotaan di Semarang, Selasa (28/5/2024). 

Proyek ini merupakan kolaborasi Pemkot Semarang bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam penyediaan sanitasi air limbah IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah). 

Kerja sama tersebut bernama Citywide Inclusive Sanitation Project yang merupakan program dari Asian Development Bank (ADB). Diketahui, ADB menggelontorkan bantuan pinjaman sebesar 400 juta USD untuk pembangunan SPALD-T di tiga kota yaitu Semarang, Pontianak, dan Mataram. 

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, ini merupakan salah satu program dari Asian Development Bank terkait dengan kegiatan sanitasi project. Bantuan loan atau pinjaman dari ADB sebesar 400 juta USD nantinya akan didistribusikan ke tiga kota. Namun, paling besar untuk Kota Semarang sebesar 201 juta USD. 

"Alhamdulillah sudah dilakukan penyusunan dokumen-dokumen mulai April kemarin. Kemudian bulan Juni sudah dilakukan proses lelangnya. Diharapkan di tahun 2025 sudah dilakukan pembangunan fisik atau groundbreaking," ujar Hevearita di Situation Room (Sitroom) Balai Kota Semarang. 

Perempuan yang akrab disapa Mbak Ita ini menambahkan, pembangunan SPALD-T ini meliputi pemipaan sepanjang 111,6 kilometer (km). Kemudian, pelayanan akan mengcover 688 ribu jiwa. Tetapi tahap awal pilot project akan mencakup 4.352 unit. 

Pembangunan SPALD-T ini adalah salah satu upaya peningkatan capaian sanitasi aman yang tertuang dalam RPJMN. Sistem yang dilakukan SPALD-T adalah dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat. 

Baca juga: Pemkot Semarang Siapkan 477 Porsi Nasi Goreng di Gelaran Semarang Introducing Market

Memang, lanjut Mbak Ita, akan ada beberapa tahapan yang sudah diselesaikan Pemkot Semarang, di antaranya penyusunan peraturan daerah (perda) tentang limbah domestik. Selain itu, dampak sosial terhadap pembangunan ini juga sudah dipikirkan, misalnya pembebasan lahan. 

Pada tahun 2021, Pemkot Semarang telah melengkapi dokumen LARAP, AMDAL, dan DED jalan masuk. Selanjutnya tahun 2022, Naskah Akademik Kelembagaan dan Pembebasan Lahan berhasil diselesaikan.

Tahun 2023, dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Wali kota Semarang dan Direktur Sanitasi serta mengesahkan Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik. Hanya saja, karena ada perubahan jalur, akan ada adendum untuk amdal. 

"Nantinya project ini akan selesai secara bertahap dari 2024 sampai 2030," papar Mbak Ita. 

Tak hanya itu, nantinya juga perlu ada beberapa perizinan dan koordinasi dengan beberapa stakeholder karena perpipaan nanti akan bersinggungan dengan jalur kereta, jalur gas, dan lain-lain.

"Memang perlu tindak lanjut terkait publik campaign, jadi bagaimana program ini perlu sosialisasi terus menerus. Bahkan tim ADB harus berkolaborasi dengan masyarakat dan Pemkot Semarang dari jajaran tertinggi sampai tingkat kelurahan," sebut dia. 

Lanjut Mbak Ita, proyek ini harus terintegrasi dan jangan sampai tumpang tindih dalam proses pembangunan pemipaan.