TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor menertibkan kios pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.

Penertiban yang dilakukan pada Senin (24/6/2024) melibatkan ratusan personel gabungan mulai dari Satpol PP, TNI, dan juga Polri.

Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasid nengungkapkan terdapat ratusan bangunan liar yang ditertibkan.

Baca juga: PKL di Sekitar Pasar Deli Mas Plaza Lubuk Pakam Sumut Ditertibkan Jelang Kedatangan Jokowi

"Hari ini kita melakukan penataan yang di sampaikan tadi oleh pimpinan, Pak Pj Bupati sangat jelas jadi hari ini kita akan melakukan penataan kurang lebih 331 bangunan liar," ujarnya kepada wartawan, Senin (24/6/2024).

Ia mengaku, pihaknya telah memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada para PKL sebelum giat penertiban dilakukan.

Dalam pemberitahuan tersebut, ungkapnya, para PKL diberikan waktu selama tujuh hari untuk mengosongkan bangunannya.

Tangis PKL

Ratusan pedagang kaki lima ( PKL ) di kawasan Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor rata dengan tahan.

Bangunan-bangunan tersebut ditertibkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor guna dilakukan penataan dengan memindahkan para pedagang ke dalam Rest Area Gunung Mas.

Usai dilakukan penertiban tahap pertama dari Simpang Taman Safari Indonesia (TSI) Bogor hingga ke Paralayang Bukit Gantole, para PKL kini kehilangan mata pencaharian utamaya.

Bahkan terdapat juga PKL yang kehilangan tempat tinggalnya karena selama ini tinggal di dalam lapak-lapak tersebut.

Seperti halnya Sri Hayati yang kehilangan tempat usahanya sekaligus tempatnya bernaung yang lokasinya tak jauh dari Objek Wisata Gunung Mas Puncak.

Ia tak kuasanya menahan air matanya kala melihat ladang usahanya hancur lebur setelah tujuh tahun menggantungkan hidup dengan berjualan.

"Saya kemarin mohon-mohon sedikit jangan diabisin karena saya engga punya rumah, belum dapat kontrakan, tetep diabisin," ujarnya saat dijumpai TribunnewsBogor.com, Selasa (25/6/2024).

Dengan telah hilangnya tempatnya bernaung, Sri Hayati pun kini bingung harus mencari tempat yang baru untuknya menyambung hidup.

Ia juga merasa sangat kecewa terhadap pemerintah karena tidak berpihak kepada rakyat kecil.

"Engga ada pri kemanusiaan, engga ada hati nurani, saya belum dapat kontrakan, pindah pindah kemana," ucapnya.

Karena tak tahu lagi harus kemana, Sri Hayati dan suaminya kini terpaksa tidur di sebuah pos yang terbuat bambu yang tak jauh dari bekas lapaknya.

Di dalam pos tersebut, ia tidur di atas bale bambu beralaskan karpet. Area yang sempit itu juga menjadi kamar sekaligus dapur.

"Saya tidur di pos, itu tadinya mau dibongkar, cuma suami saya menghalami, kata saya ini mah pos karang taruna, saya mau tidur di sini sementara saya belum dapet kontrakan, tadinya mau di bongkar," katanya.

Sri Hayati mengaku telah memiliki kontrakan, akan tetapi tempat tersebut tidak cukup untuk ia beristirahat dan juga menyimpan barang dagangannya.

"Ngontrak rumah kecil, engga masuk tuh barang-barang masih pada di situ, buat tidur mah susah, malem kayaknya mah tidur di sini, sama suami, anak sama uwa-nya," katanya.

Baca juga: PT Pelni Buka Rekrutmen Pegawai Laut Kapal Barang Status PKL 2024, Simak Posisi dan Syaratnya

Ancam Golput di Pilkada

Pedagang kaki lima yang terdampak dari penertiban pun kecewa terhadap pemerintah karena dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Pedagang yang merupakan warga Kecamatan Cisarua itu juga kecewa dengan wakil rakyat yang hanya datang di saat membutuhkan suara.

Sementara itu, di saat seperti ini mereka harus berjuang sendiri untuk mempertahankan tempatnya mengais rezeki.

"Iya banyak janji-janji manis semua itu pemerintah, tetep aja kita cari makan sendiri. Udah jadi mah mana? Pemerintah mana? Caleg-caleg mana? dia yang berkuasa, dia yang kenyang," ujar Cici, salah satu PKL di sekitaran Masjid Atta'Awun, Senin (24/6/2024).

Bahkan, saking kecewanya dengan para politisi, Cici menegaskan tidak akan memberikan hak suaranya pada konstestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

"Engga, engga akan (nyoblos), kecewa pokonya, engga melihat ke bawah, tapi pembangunan besar terus diizinin," ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Eti, PKL yang juga terdampak penertiban oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

Ia menegaskan tidak akan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November 2024 mendatang.

"Pokoknya kalau ada pemilihan-pemilihan itu engga akan ada yang nyolok, golput semua orang sini mah," ucapnya.

Baca juga: PKL di Sekitar Pasar Deli Mas Plaza Lubuk Pakam Sumut Ditertibkan Jelang Kedatangan Jokowi

Diwarnai Amarah

Kawasan wisata Puncak Bogor yang biasanya indah berubah mencekam pada Senin (24/6/2024) pagi.

Di bawah langit yang cerah dan hijaunya pepohonan, suasana tidak kondusif terjadi di jalur Puncak khususnya dari Rest Area Gunung Mas hingga objek wisata paralayang Gantole.

Pasalnya sejak pagi hari Pemerintah Kabupaten Bogor sedang melaksanakan giat penertiban bangunan liar pedagang kaki lima (PKL).

Sementara itu, masyarakat yang merupakan pedagang di sepanjang Jalur Puncak berusaha menghalau petugas agar tidak menghancurkan tempatnya usaha.

Gelombang penolakan pun dilakukan oleh para pedagang untuk mempertahankan tempatnya mencari nafkah.

Mulai dari aksi unjuk rasa di depan Rest Area Puncak, blokade jalan dengan membakar ban, hingga penolakan dari perseorangan dilakukan kepada petugas hingga menimbulkan situasi memanas.

Kini, warung-warung yang biasa disinggahi wisatawan pun kini telah luluh lantak rata dengan tanah dirobohkan alat berat oleh petugas.

Isak tangis hingga teriakan histeris para pedagang pun tak terbendung lagi melihat tempat usahanya kini telah hancur lebur.

Sumpah serapah pun dilontarkan oleh warga yang terdampak penertiban.

"Matiin aja pak sekalian, bapak-bapak mah enak di gajih sama Pemerintah," luapan emosi warga kepada petugas.