TNI AD meminta dugaan keterlibatan anggotanya terkait kebakaran tersebut dibuktikan sehingga tak sekadar isu belaka.

"TNI AD selalu merespons indikasi-indikasi yang dilaporkan dan mengecek kebenaran setiap informasi yang diberikan. Tetapi hendaknya akan lebih baik apabila ada bukti-bukti pendukung, sehingga tidak sekedar rumor," kata Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi, pekan lalu.

Kristomei menuturkan pihaknya selalu terbuka menerima informasi dan masukan dari masyarakat. Dia mengatakan jika ada anggota yang terbukti terlibat, akan diberi sanksi tegas sesuai aturan.

"Kami terbuka dan sangat berterima kasih apabila ada masyarakat yang memiliki bukti keterlibatan anggota TNI AD dalam pelanggaran hukum tersebut. Justru itu membantu tugas kami dalam penyelidikan masalah tersebut nantinya. Jika benar terbukti, pasti akan kita proses hukum sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku," ujarnya.

Dia mempersilakan masyarakat menyerahkan bukti terkait kepada Polisi Militer. Nantinya, kata Kristomei, laporan serta bukti akan diproses oleh Polisi Militer.

Peringatan dari Ketua Ormas

Sebelumnya, dari investigasi didapati informasi adanya peringatan yang diterima korban dari Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kabupaten Karo, Sumatra Utara.

Peringatan itu berupa imbauan agar korban tak pulang ke rumah.

Melansir Tribun-Medan.com, investigasi itu dilakukan tim dari Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sumatra Utara.

KKJ terdiri dari lembaga profesi Jurnalis AJI Medan, IJTI Sumut, PFI Medan, dan FJPI.

"Dari hasil investigasi ada beberapa narasumber yang kita mintai keterangan."

"Salah satunya, ada informasi kita dapat jika korban sempat mendapatkan warning dari salah satu Ketua Ormas agar korban tidak pulang," kata Koordinator KKJ Sumatra Utara, Array A Argus.

Dari penuturan saksi, peringatan itu setelah korban dan temannya disebut diikuti oleh orang.

Hal itu, kata Array, terjadi karena diduga dampak dari berita yang dibuat korban.