Terpisah, Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) Najib Bukhori menegaskan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional di sektor industri hasil tembakau tidak bisa diabaikan pemerintah. 

Menurutnya dua hal itu harus bisa dilindungi oleh pemerintah, terlebih untuk melindungi kepentingan petani tembakau yang kontribusinya sangat besar dalam mempertahankan komoditas tembakau nusantara.

“Kontribusi rokok SKT terhadap pendapatan negara sangat besar melalui cukai yang tinggi. Jika kita lihat dari sisi sosial dan kemanusiaan (penyerapan tenaga kerja), penting untuk mempertahankannya sejauh mungkin,” katanya.

Ia pun mengusulkan guna menentukan kebijakan IHT, pemerintah perlu mempertimbangkan keberlangsungan IHT segmen SKT sebagai sektor padat karya. 

Kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada SKT akan berdampak pada buruh yang berisiko pada rasionalisasi karyawan atau PHK.

Ia mewanti-wanti pemerintah tidak boleh menerbitkan kebijakan berujung PHK terhadap karyawan. Pemerintah juga dinilai perlu memastikan kelangsungan petani tembakau dan kehidupan di SKT itu sendiri.

Baca juga: Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Rokok, Begini Pendapat Akademis

"Meskipun ada tarik-menarik antara aspek kesehatan, pendapatan negara, dan kebijakan pengendalian konsumsi rokok, ini harus dipertimbangkan dengan cermat," pungkas Najib.