“Pemekaran wilayah itu upaya mewujudkan pemerataan akses layanan publik kalau dalam perjalanannya mereka mengalami kendali ya harus dievaluasi. Tetapi bukan berarti ikhtiar itu harus dimatikan dengan cara moratorium seperti saat ini,” katanya. 

Baca juga: DPR Wanti-wanti Pembukaan Daerah Otonomi Baru Jangan Sampai Ganggu Keuangan Negara

Politikus PKB ini menegaskan jika Forkonas PP DOB siap jika pemerintah memberikan syarat yang super ketat untuk pembentukan daerah otonomi baru asalkan dilakukan secara fair dan transparan.

Menurutnya hal itu masih jauh lebih baik daripada pintu pemekaran ditutup rapat

“Pemekaran bukan masalah membangun kemegahan kantor bupati/wali kota, tapi komitmen peningkatan pelayanan publik yang lebih dekat masyarakat. Apalagi Asta Cita Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan dengan membangun dari daerah,” pungkasnya.