TRIBUNNEWS.COM - Tukimah (69), pemilik warung kelontong di Ambarawa, Kabupaten Semarang, terkejut saat menerima surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak hingga 441 persen pada 2025.

Pemkab Semarang menjelaskan kenaikan ini karena penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berdasarkan kondisi pasar dan verifikasi lapangan.

PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan, baik oleh individu maupun badan hukum. 

Pajak ini dipungut setiap tahun dan menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah.

Pengertian PBB

Bumi: permukaan tanah dan perairan pedalaman

Bangunan: konstruksi teknis yang melekat secara tetap pada tanah

Subjek pajak: orang atau badan yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan tanah dan/atau bangunan

Objek pajak: tanah dan bangunan yang memberikan manfaat ekonomi

Cara Menghitung PBB

Penghitungan PBB melibatkan tiga komponen utama:

1. NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)

Nilai pasar tanah dan bangunan di lokasi tertentu

Ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan harga rata-rata properti

2. NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak)