Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah bakal gelar sidang paripurna terkait pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.
Sidang tersebut bakal memutuskan apakah DPRD Pati akan memberi rekomendasi pemakzulan Sudewo atau tidak.
Dalam sidang tersebut, nantinya akan dibacakan hasil dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket yang telah bekerja sejak Agustus 2025.
Pansus Hak Angket sendiri telah memanggil sejumlah saksi terkait dengan kebijakan Sudewo yang sebelumnya dianggap tidak pro rakyat.
Jelang sidang paripurna, ada massa yang mengatasnamakan Aliansi Pati Bangkit yang datangi gedung DPRD Pati, Rabu (22/10/2025).
Mereka ingin memastikan sidang paripurna digelar tanpa adanya intimidasi atau intervensi dari pihak manapun.
Ketua DPRD Pati, Ali Badudin pun mengapresiasi inisiatif warga yang datang untuk mengawal proses politik di DPRD.
"Intinya, teman-teman ini mengawal Pansus Hak Angket agar tidak ada intimidasi atau tekanan dari pihak mana pun,"
"Saya menyambut baik inisiasi dari teman-teman Aliansi Pati Bangkit ini," ujarnya, dikutip dari TribunJateng.com.
Sementara itu, koordinator Aliansi Pati Bangkit, Sutirto mengatakan, ia datang ke DPRD Pati dengan membawa tuntutan supaya para anggota dewan bisa netral dan objektif dalam mengambil keputusan.
"Tuntutan kami adalah agar sidang paripurna nanti benar-benar dijaga netralitas, transparansi, dan objektivitasnya," ujarnya.
Baca juga: Proses Pemakzulan Sudewo, DPRD Pati Bakal Gelar Rapat Paripurna, Penentuan Nasib Bupati
Ia menduga, ada beberapa anggota DPRD yang diminta tanda tangan untuk memakzulkan Sudewo.
"Karena ada dugaan beberapa anggota DPRD didatangi langsung, divideokan, dan diminta tanda tangan untuk pemakzulan Bapak Bupati,"
"Hal semacam ini, kan, mencederai demokrasi,” ujar Sutirto.
Sutirto menegaskan, apabila DPRD ditekan, pihaknya bakal ikut membela.