Ringkasan Berita:

• Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti bandara IMIP beroperasi tanpa perangkat negara seperti Bea Cukai-Imigrasi.
• Kondisi bandara dinilai rawan terhadap stabilitas ekonomi dan kedaulatan negara.
• Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng, Muhammad Safri, minta Prabowo evaluasi seluruh PSN di Sulteng.
• Mabes TNI kerahkan Korpasgat amankan bandara sebagai objek vital nasional, koordinasi dengan Kemenhub dan Polri.
• Juru bicara IMIP menegaskan bandara resmi terdaftar di Kemenhub dan diawasi Otoritas Bandara Wilayah V 

TRIBUNNEWS.COM - Viral keberadaan bandara yang beroperasi di dalam komplek PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah. 

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebut bandara ini tidak memiliki perangkat negara baik, Bea Cukai dan Imigrasi.

Sjafrie menyampaikan temuan itu setelah meninjau Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Sulawesi Tengah, pada Kamis (20/11/2025).

"Intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut," kata Sajfrie, dikutip dari Kompas TV.

Kendati demikian, Sjafrie tidak merinci perangkat negara apa saja yang disebut absen di bandara itu. Kondisi bandara tersebut dapat menimbulkan kerawanan terhadap kedaulatan dan stabilitas ekonomi. 

DPRD Desak Presiden Evaluasi PSN di Sulteng

Sekretaris Komisi III, Muhammad Safri mendesak Presiden Prabowo segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di Sulteng, terutama yang terkait dengan investasi asing dan kawasan industri.

"Polemik bandara khusus ini menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk mengevaluasi total keberadaan Proyek Strategis Nasional yang ada di Sulteng baik itu IMIP, GNI maupun IHIP," ujarnya kepada awak media, Kamis (27/11/2025).

Safri menyuarakan kekhawatiran yang serius bahwa kasus bandara di IMIP yang belakang menjadi sorotan nasional karena dianggap sebagai "negara dalam negara" oleh Menteri Pertahanan, menunjukkan kelemahan pengawasan negara dalam proyek-proyek vital.

"Keberadaan bandara khusus di IMIP yang tidak diawasi secara memadai adalah pelanggaran kedaulatan yang serius. Ini menimbulkan pertanyaan besar soal bagaimana tata kelola dan pengawasan terhadap PSN di daerah kami," ucapnya.

Legislator PKB ini menekankan bahwa meskipun penting untuk pertumbuhan ekonomi, investasi tidak boleh mengorbankan keselamatan lingkungan, hak-hak masyarakat lokal, dan yang terpenting adalah kedaulatan negara.

“Investasi itu penting, tapi bukan alasan untuk merusak lingkungan, mengabaikan hak-hak masyarakat, apalagi menggerus kedaulatan negara,” tekan Safri.

Safri mengingatkan agar evaluasi nantinya tidak hanya berfokus pada aspek keamanan dan kedaulatan, tetapi juga meluas ke isu-isu lingkungan hidup dan dampak sosial dari PSN.

Dirinya membeberkan beberapa perusahaan di kawasan IMIP pernah disoroti oleh Komisi III DPRD Sulteng terkait dugaan pelanggaran lingkungan, masalah limbah hingga perizinan.

"Jangan berhenti di bandara, pelabuhan-pelabuhan khusus di kawasan industri ini juga harus dicek juga. Jangan lupa juga masalah utama yakni kejahatan lingkungan, keselamatan pekerja serta dampak sosialnya," beber Safri.

Safri berharap Presiden Prabowo dapat menanggapi masalah ini dengan serius dan mengeluarkan kebijakan tegas. 

Ia meminta kementerian atau lembaga terkait dikerahkan secara penuh untuk memastikan seluruh PSN di Sulteng beroperasi sesuai dengan hukum nasional dan tidak menciptakan anomali pengawasan.

"Kami mendukung investasi, tapi harus ada ketegasan dari pusat. Tidak boleh ada toleransi untuk setiap pelanggaran dalam bentuk apa pun. Saatnya menata ulang PSN agar memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat Sulteng," tutupnya. 

Korpasgat Turun Tangan ke Lokasi

Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) untuk mengamankan bandara di Morowali, Sulawesi Tengah.

Langkah ini diambil usai pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut ada bandara tidak mempunyai perangkat negara di Morowali.

“TNI bersikap aktif dan responsif terhadap arahan Menhan, TNI telah menyiapkan pasukan dari Korpasgat yang ditugaskan dalam pengamanan bandara (tersebut) sebagai salah satu objek vital nasional,” kata Kapuspen Mabes TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah, saat dikonfirmasi, Rabu (26/11/2025).

Freddy memastikan bahwa TNI mendukung langkah pemerintah dalam memastikan seluruh fasilitas strategis nasional berada dalam pengawasan negara. 

“Saat ini, TNI telah meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Polri, dan Pemda setempat untuk memastikan seluruh fasilitas udara yang beroperasi di wilayah Indonesia berjalan sesuai ketentuan,” ujar dia. 

Freddy menyampaikan, aspek ketentuan itu meliputi perizinan, pengawasan, dan keamanan.

Terkait polemik ini, Head of Media Relations PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) atau Juru Bicara IMIP Dedy Kurniawan menegaskan, secara komprehensif bahwa bandara IMIP resmi terdaftar di Kemenhub dan seluruh operasionalnya diawasi Otoritas Bandara Wilayah V Makassar.

“Bandara IMIP resmi terdaftar di Kemenhub, dikelola sesuai regulasi, dan pengoperasiannya diawasi secara rutin. Teman-teman juga bisa mengecek status bandara Imip di https://hubud.kemenhub.go.id/hubud/website/bandara/479,” kata Dedy, kepada Kompas.com, Rabu (26/11/2025).

Dengan demikian, IMIP menekankan bahwa operasional bandara mengikuti prosedur penerbangan domestik, memiliki registrasi resmi, dan melayani lalu lintas penumpang serta pesawat industri secara legal.

Diberitakan sebelumnya, pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin saat meninjau bandara di lokasi pertambangan Morowali Sulawesi Tengah memicu perhatian serius. Sjafrie menyampaikan sorotannya usai menghadiri Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025).

Menhan menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran negara sebagai anomali yang dapat membuat kedaulatan ekonomi Indonesia rawan. 

Sebagaimana dilansir situs web resmi Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, bandara yang dirujuk Sjafrie adalah bandara yang terletak dekat dengan jalur laut strategis yakni Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI II dan III.

Peninjauan di lokasi pada 19 November itu dilakukan Sjafrie dalam kapasitasnya juga sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dan Pengawas Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Menhan Sjafrie secara khusus menyoroti adanya “anomali” dalam regulasi yang menciptakan celah kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi.

Sjafrie menekankan perlunya deregulasi dan peningkatan pembangunan kekuatan pertahanan di titik-titik krusial nasional.

Sjafrie menyampaikan pesan yang ditujukan kepada seluruh elemen bangsa, menegaskan bahwa negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional, seperti yang terjadi pada kasus pertambangan ilegal di Bangka sebelumnya.

Menhan RI berjanji akan melaporkan semua temuan dan evaluasi kepada Presiden RI. 

“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya,” tegas Sjafrie.

BERITA TERKAIT 

Baca juga: Data dan Fakta Beda Bandara IMIP dengan Bandara Morowali yang Diresmikan Jokowi

Baca juga: Siapa Pemilik PT IMIP? Jadi Sorotan usai Operasikan Bandara Private di Morowali

Baca juga: Wakil Ketua MUI Anwar Abbas: Operasional Bandara IMIP Tanpa Otoritas RI Lecehkan Negara

Artikel ini telah tayang di TribunPalu.com