Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Di tahun 2025 ini, gelombang protes kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) terjadi di sejumlah daerah.
Bahkan, demo terbesar terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, saat Bupati Sudewo menaikkan tarif PBB-P2 sebesar 250 persen.
Sebelum didemo, Sudewo terkesan "menantang" para demonstran untuk melakukan aksi unjuk rasa dengan membawa ribuan orang.
Pernyataan tersebut sontak menyulut emosi banyak orang hingga orang nomor satu di Kabupaten Pati tersebut diminta mundur dari jabatannya karena dianggap arogan.
Kenaikan Batal, Sudewo Tak Jadi Dimakzulkan
Kondisi pati pada Agustus 2025 lalu pun memanas dan akhirnya kenaikan tarif PBB-P2 sebesar 250 persen dibatalkan.
Namun, banyak warga yang menganggap kebijakan-kebijakan Sudewo arogan dan tidak berpihak kepada rakyat.
DPRD Pati pun akhirnya membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memakzulkan Sudewo.
Setelah dilakukan sejumlah pemeriksaan terhadap saksi-saksi, DPRD Pati akhirnya tidak memakzulkan Sudewo.
Keputusan tersebut diambil setelah DPRD Pati menggelar rapat paripurna terkait pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, Jumat (31/10/2025).
Dalam rapat tersebut, Sudewo tak jadi dimakzulkan setelah anggota DPRD Pati melakukan penarikan suara.
Ada enam fraksi, PKS, Golkar, PPP, PKB, Demokrat, dan Gerindra yang mengusulkan Sudewo untuk memperbaiki kinerjanya.
Baca juga: KPK Terima Audiensi Warga Pati, Jelaskan Progres Pengusutan Dugaan Keterlibatan Sudewo di Kasus DJKA
Bupati Bone Ikut Diprotes
Aksi gelombang protes kenaikan PBB-P2 juga terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Ribuan demonstran padati depan kantor Bupati Bone untuk protes kenaikan PBB-P2.
Unjuk rasa itu terjadi di Kantor Bupati Bone, Jl Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Agustus 2025 lalu.