TRIBUNNEWS.COM, BALI – Peran generasi muda Papua dalam pembangunan, tantangan mahasiswa di perantauan, hingga pentingnya menjaga kohesi sosial menjadi pokok pembahasan dalam dialog antara komunitas mahasiswa Papua–Melanesia dan pemerintah pusat di Kuta, Bali belum lama ini.

Acara yang digelar Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Kewaspadaan Nasional itu mempertemukan mahasiswa Papua dan Melanesia yang tengah menempuh studi di Bali dengan perwakilan pemerintah pusat.

Berlangsung dalam format terbuka, memberi ruang bagi mahasiswa menyampaikan pandangan serta pengalaman mereka selama menempuh pendidikan di luar daerah asal.

Direktur Kewaspadaan Nasional, Aang Witarsa, mengatakan ruang komunikasi yang terjaga penting untuk memastikan aspirasi mahasiswa tersampaikan secara langsung kepada pemerintah.

“Dialog ini penting agar komunikasi tetap terbuka dan aspirasi mahasiswa dapat tersampaikan,” ujarnya, Sabtu (14/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, isu pembangunan Papua menjadi sorotan.

Mahasiswa menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas, disertai akses pendidikan, penguatan kapasitas kewirausahaan, serta perluasan lapangan kerja.

Mereka juga menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Selain aspek pembangunan, diskusi menyentuh dinamika sosial dan tantangan adaptasi mahasiswa Papua–Melanesia di perantauan.

Mulai dari persoalan stereotip, kebutuhan ruang berekspresi budaya, hingga penguatan jejaring antar mahasiswa lintas daerah menjadi bagian dari percakapan.

Baca juga: Mendagri Lapor ke Prabowo, 56 Mahasiswa Papua di Luar Negeri Terancam DO karena Biaya Kuliah

Pemerintah, melalui Ditjen Polpum, menilai mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan.

Tidak hanya melalui capaian akademik, tetapi juga lewat partisipasi sosial dan kepemimpinan di komunitas.

Isu kebangsaan juga menjadi benang merah diskusi.

Pemerintah menekankan pentingnya menjaga persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sementara mahasiswa menyoroti perlunya pendekatan dialogis dan partisipatif agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Papua.

Sebagai tindak lanjut, kegiatan dilanjutkan dengan aksi bersih pantai di Pantai Kelan dan Pantai Kedonganan, Sabtu (14/2/2026).