TRIBUNNEWS.COM - Kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan semata persoalan rumah tangga.

Dalam perspektif nasional, tindakan tersebut menyentuh dimensi etika publik, kepercayaan masyarakat, dan wibawa negara. 

ASN bukan hanya pekerja, tetapi representasi negara di mata rakyat. Ketika terjadi pelanggaran moral serius seperti perselingkuhan, dampaknya dapat meluas ke ranah institusional.

Baru-baru ini, kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan ASN terjadi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Seorang perempuan yang menjabat sebagai kepala puskesmas diduga berselingkuh dengan sesama kepala puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.

Kasus dugaan perselingkuhan tersebut dilaporkan oleh suami yang bersangkutan, seorang dokter spesialis berinisial SDA.

SDA melaporkan istrinya kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blora serta ditembuskan kepada Bupati Blora dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.

Dalam laporan tersebut, SDA menyebut, istrinya berinisial EHF yang menjabat sebagai kepala puskesmas, diduga menjalin hubungan gelap dengan seorang pria berinisial DK.

SDA menyatakan, pria yang diduga selingkuhan istrinya itu juga menjabat sebagai kepala puskemas di wilayah Kabupaten Blora.

Menurut SDA, ia telah mengetahui dugaan perselingkuhan sang istri sejak Januari 2025 atau setahun lalu.

Untuk memperkuat laporannya, SDA melampirkan sejumlah barang bukti.

Baca juga: 2 Dokter ASN Kepala Puskesmas di Blora Dilaporkan Kasus Selingkuh, Ini Kata Dinas Kesehatan

Di antaranya, tangkapan layar percakapan atau chat, direct message Instagram, serta bukti reservasi hotel (check-in) di Yogyakarta.

"Istri saya telah melakukan tindak perselingkuhan yang saya ketahui sejak bulan Januari 2025 sampai sekarang dengan laki-laki tersebut yang juga berstatus sebagai ASN Kabupaten Blora," kata SDA, Selasa (24/2/2026), dilansir TribunJogja.com.

SDA mengaku, sudah pernah melaporkan dugaan perselingkuhan istrinya ke Polresta Yogyakarta pada Juli 2025.

"Saya berharap pimpinan daerah dapat mengambil tindakan tegas terhadap kedua oknum tersebut."