TRIBUNNEWS.COM, KUPANG — Di tengah perbincangan berulang mengenai kesejahteraan guru honorer, kisah dua pendidik di pedalaman Kupang, Nusa Tenggara Timur, kembali menyoroti persoalan lama yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Agustinus, yang telah mengabdi selama 23 tahun sebagai guru honorer, kini menerima penghasilan Rp223.000 per bulan setelah sebelumnya Rp600.000.

Sementara itu, Wesli, kepala sekolah di wilayah yang sama, memperoleh Rp100.000 per bulan. Nominal tersebut berada jauh di bawah kebutuhan hidup layak, terlebih bagi mereka yang memikul tanggung jawab keluarga.

Kondisi ini mendorong Sulianto Indria Putra, pendiri komunitas edukasi digital TWS (Trade With Suli), untuk mengambil langkah konkret.

Melalui komunitas yang ia bangun, Suli menginisiasi bantuan finansial rutin yang dirancang untuk berjalan dalam jangka panjang.

“Jika kita berbicara tentang masa depan bangsa, maka kita berbicara tentang guru. Kami tidak ingin bantuan ini berhenti sebagai aksi satu kali,” ujarnya belum lama ini.

Bantuan Berbasis Komunitas

Menurut Suli, program tersebut disusun melalui diskusi internal bersama anggota komunitas.

Skema pendanaan berasal dari kontribusi kolektif serta dukungan internal, dengan tujuan menjaga konsistensi bantuan agar tidak terhenti di tengah jalan.

Ia menekankan bahwa pendekatan yang digunakan mengikuti prinsip yang selama ini diterapkan dalam literasi finansial: perencanaan yang terukur dan keberlanjutan.

“Kami ingin memastikan stabilitas bagi penerima, bukan sekadar bantuan sesaat,” katanya.

Baca juga: Awal Mula Guru Honorer Jadi Tersangka Rangkap Jabatan, Rugikan Negara Rp118 Juta, Kini Dibebaskan

Meski demikian, pihak komunitas belum memerinci secara terbuka besaran nominal bantuan bulanan maupun mekanisme pelaporan publiknya.

Isu Struktural yang Lebih Luas

Persoalan kesejahteraan guru honorer bukan fenomena baru. Di berbagai daerah, tenaga pendidik non-aparatur sipil negara masih menerima honor di bawah standar upah minimum regional.

Keterbatasan anggaran daerah, distribusi dana pendidikan, serta status kepegawaian menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi kondisi tersebut.