TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi dampak serius pasca-gempa besar berkekuatan M7,6 yang mengguncang Maluku Utara pada 2 April 2026 lalu.
Berdasarkan verifikasi lapangan, tsunami dengan ketinggian mencapai 1,5 meter terbukti melanda sejumlah wilayah pesisir.
Meski saat ini aktivitas gempa susulan mulai menunjukkan tren penurunan, masyarakat diingatkan untuk tidak lengah karena kondisi belum sepenuhnya stabil.
Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, mengungkapkan bahwa hingga Kamis (9/4/2026) pukul 06.00 WIB, tercatat sebanyak 1.378 gempa susulan telah terjadi, di mana 25 di antaranya dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Meskipun tren menunjukkan penurunan, intensitas gempa selama masa peluruhan ini bersifat fluktuatif. Getaran yang dirasakan sesekali mungkin masih muncul sebelum kondisi benar-benar stabil," ujar Nelly melalui siaran pers.
Tren Frekuensi Menurun Drastis
Data BMKG mencatat penurunan frekuensi kejadian yang cukup signifikan dari hari ke hari. Pada hari pertama pasca-gempa, tercatat sebanyak 394 kejadian.
Angka ini terus menyusut menjadi 91 gempa pada hari keenam, dan kembali turun menjadi 63 kejadian pada hari ketujuh.
Namun, BMKG menegaskan bahwa fase peluruhan bukan berarti ancaman hilang.
Gempa susulan, meski frekuensinya jarang, tetap berpotensi memicu kerusakan tambahan pada bangunan yang strukturnya sudah melemah akibat guncangan utama.
Verifikasi Tsunami & Guncangan VII MMI
Hasil survei makroseismik mengonfirmasi guncangan terkuat mencapai skala VII MMI di Kecamatan Pulau Batang Dua.
Selain itu, tim gabungan menemukan bukti rendaman tsunami dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,5 meter di Bitung, Pulau Lembeh, Minahasa Utara, dan Minahasa Tenggara.
Temuan lapangan ini sekaligus membuktikan bahwa sistem peringatan dini tsunami yang dikeluarkan BMKG saat kejadian berada pada level yang tepat dan akurat, yakni “Siaga”.
Baca juga: Demi Judol, Pria di Lahat Bunuh dan Mutilasi Ibunya Sendiri, Kini Terancam Hukuman Mati
Waspada Likuefaksi dan Longsor
Kini, fokus mitigasi BMKG bergeser pada potensi risiko lanjutan berupa likuefaksi dan tanah longsor akibat kondisi tanah yang belum stabil.
Pengukuran mikrozonasi sedang dilakukan untuk memetakan wilayah rentan pergerakan tanah guna mencegah jatuhnya korban jiwa di masa depan.
Plt. Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono, meminta masyarakat untuk tetap waspada tanpa harus panik.
Baca tanpa iklan