Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di era serba digital seperti sekarang, kedaulatan dalam bidang teknologi telekomunikasi menjadi sangat penting. Negara yang tidak memiliki kedaulatan telekomunikasi, praktis akan menjadi sasaran serangan serangan siber, seperti penyadapan, peretasan, pembocoran informasi dan sebagainya.
Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), menggagas forum konsultasi komunikasi membedah kedaulayan di bidang teknologi telekomunikasi ini di Bandung lewat acara bertajuk 'Pemanfaatan Wahana Dirgantara Super Sebagai Teknologi Pendukung Jaringan Aman Mandiri Dalam Mewujudkan Kedaulatan Informasi Negara'.
Forum Konsultasi ini merupakan tindak lanjut dari Focus Grup Discussion yang diselenggarakan di Yogyakarta beberapa waktu lalu.
Forum konsultasi komunikasi ini dihadiri berbagai kalangan seperti dari unsur pemerintah, swasta/industri, akademisi dan masyarakat.
Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Infromasi dan Aparatur, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan Marsda TNI Budi Rus Nurhadi Sutejo dalam keterangan pers tertulisnya kepada Tribunnews, Rabu (28/8/2019) mengatakan, forum konsultasi ini bertujuan untuk mensosialisasikan penggunaan dan pemanfaatan teknologi pendukung wahana dirgantara super atau High Altitude Platform System (HAPs) untuk kepentingan jaringan aman mandiri dan dampaknya bagi perkembangan industri telekomunikasi dalam negeri.
Seperti diketahui, HAPs merupakan salah satu alternatif wahana teknologi telekomunikasi pada era digital.
Baca: Tanggapan Istana Soal Artikel Dahlan Iskan yang Sebut Prabowo Miliki Lahan di Lokasi Ibu Kota Baru
HAPS mampu mengangkut berbagai jenis teknologi telekomunikasi broadband.
Dalam peraturan ITU, HAPs merupakan stasiun yang berlokasi pada ketinggian 20 hingg 50 km pada titik spesifik, nominal, dan fixed dari permukaan bumi.
Baca: Gaya Menperin Airlangga Jajal Skutik Listrik Sekaligus Ganti Baterai
Dari hasil kajian, HAPs bisa menjadi solusi alternatif untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur telekomunikasi terrestrial.
Wujud HAPs bisa berupa pesawat, unmanned aerial vehicle (UAV) ataupun balon udara.
HAPs dinilai memiliki kemudahan dalam penempatan, fleksibilitas, biaya operasional rendah, delay propagasi rendah, sudut elevasi lebar dan cakupan luas.
Selain itu secara teknologi, HAPS memiliki potensi sebagai backbone komunikasi pita lebar untuk menjangkau daerah rural. Penempatan HAPs sebagai stasiun telekomunikasi non-terrestrial berada pada lapisan stratosfer.
HAPs dianggap tidak membahayakan lalu lintas penerbangan sipil karena berada pada posisi di atas batas ketinggian maksimal pesawat terbang komersil.
HAPs memiliki potensi yang besar sebagai teknologi penunjang dalam mendukung infrastruktur jaringan aman pemerintah, karena dapat menjadi backhaul/backbone jaringan aman selain satelit.
HAPs juga dipercaya mampu menumbuhkan industri telekomunikasi dalam negeri serta mengakselerasi penguasaan industri dirgantara yang strategis oleh bangsa Indonesia.
Karena itulah dalam forum konsultasi komunikasi ini akan dikaji secara lebih luas bagaimana pemanfaatan HAPs dalam mendukung jaringan aman mandiri.
“Dari acara konsultasi dan komunikasi ini diharapkan pemerintah ke depan bisa memperbaiki regulasi konsep pemanfaatan teknologi wahana dirgantara super untuk mendukung jaringan aman mandiri,” tandas Marsda Budi Rus Nurhadi Sutejo.