Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kasus suap Meikarta yang melibatkan Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin, ternyata menggunakan sandi khusus untuk menyamarkan nama.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin diduga terlibat kasus suap Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat bersama empat anak buahnya.
KPK telah menetapkan Neneng sebagai tersangka.
Neneng digiring ke Gedung KPK pada Senin (15/10/2018) malam.
Baca: Kasus Suap Meikarta, Pejabat Dinas PUPR Bekasi Akhirnya Serahkan Diri ke KPK Diantar Keluarga
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, mengungkapkan Neneng sempat luput dalam pelacakan.
Laode M Syarif selaku Wakil Ketua KPK, mengungkapkan dalam kasus dugaan suap itu, digunakan sejumlah sandi untuk menyamarkan nama-nama pejabat di Pemkab Bekasi.
Salah satu sandi yang dipakai rupanya mirip dengan nama mantan penyanyi cilik Tina Toon.
"Teridentifikasi penggunaan sejumlah sandi dalam kasus ini untuk menyamarkan nama-nama para pejabat di Pemkab Bekasi antara lain 'Melvin', 'Tina Toon', 'Windu', dan 'Penyanyi'," tutur Laode, Senin (15/10/2018).
Kata Tina Toon pun ramai menjadi perbincangan dan menjadi trending di twitter.
Lantas apa tanggapan Tina Toon atas ramai namanya jadi sandi kasus suap?
Lewat akun media sosialnya, Tina Toon memberi tanggapan.
Baca: Fakta-fakta Kasus Suap Meikarta yang Libatkan Bupati Bekasi, Ada Sandi Khusus untuk Samarkan Nama
Ia mengunggah screenshot sebuah pemberitaan soal pernyataanya.
Intinya, Tina Toon yang kini menjadi Caleg DPRD DKI Jakarta dari PDI-P ini mendukung penuh langkah KPK untuk menuntaskan kasus suap Meikarta hingga tuntas.
"Boleh di Click Tanggapan Aku Ya Soal Nama Tina Toon Jadi Kode2an , TINA TOON Dukung KPK Bekerja Tuntas dan Profesional.. ," tulis Tina Toon di akun Instagramnya, @TinaToon101, Selasa (16/10/2018).
Kronologi Penangkatan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin
Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin, baru bisa ditangkap dan digiring ke Gedung KPK pada Senin (15/10/2018) malam.
Padahal Neneng sudah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Minggu (14/10/2018) siang.
Namun, ujar Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, jejak Neneng sempat tak terlacak oleh timnya.
"Terus terang ketika tim di lapangan itu mau menangkap ini, ada dua mobil. Dua mobil ini pergi di dua arah yang beda sehingga satu berhasil diamankan, sedangkan 1 yang BMW warna putih, saya lupa nopolnya pergi ke tempat lain," ujar Laode di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018).
Tim Satgas KPK sempat menghadang mobil yang ditumpangi Neneng, namun mobil tersebut berhasil lepas dari pemantauan.
"Dihadang tim kita tapi cukup gesit, sehingga yang difokuskan ke mobil dua ini karena transaksinya terjadi di jalan raya. Jadi jejaknya akhirnya tidak bisa diburu," ungkap Syarif.
Diketahui, KPK baru saja menetapkan Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin sebagai tersangka terkait dugaan suap pengurusan perizinan pembangunan Meikarta di Bekasi, Jawa Barat.
Laode menerangkan, suap yang diduga melibatkan aparat Pemerintahan Kabupaten Bekasi dan swasta ini terkait dengan izin proyek Meikarta seluas 774 hektare.
Meikarta merupakan bagian proyek dari grup usaha tersebut.
"Diduga Bupati Bekasi dkk menerima hadiah atau janji dari penguasa terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Diduga pemberian terkait izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare ini dibagi ke dalam tiga fase," kata Laode.
Laode mengatakan, pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari commitment fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp 13 miliar melalui sejumlah dinas yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.
"Diduga realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas yaitu pemberian pada bulan April, Mei, dan Juni 2018," tutur Laode.
Selain Neneng, KPK berhasil mengamankan 10 orang dari pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi dan swasta.
Laode mengatakan informasi kasus ini berasal dari masyarakat sejak satu tahun lalu.
Tim penindakan KPK dalam operasi senyap itu menyita uang sekitar Rp 1 miliar dari lokasi sebagai barang bukti dan menyegel beberapa ruang Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Selain itu KPK juga melakukan penyegelan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi.
KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan 9 orang tersangka.
Empat di antaranya diduga sebagai pemberi suap yaitu Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, dan pegawai Lippo Group Henry Jasmen.
(Tribunnews.com/Daryono)