Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Jelang debat perdana Pilpres 2019 yang rencananya akan dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (17/1/2019), calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menggelar Pidato Kebangsaan.
Pidato Kebangsaan ini digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada Senin (14/1/2019).
Jelang debat Pilpres 2019 ini, calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto memberikan beberapa pernyataan yang mengkritik pemerintahan saat ini.
Prabowo Subianto mengkritik pemerintahan Joko Widodo yang dinilainya membuat sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kondisi bangkrut.
Baca: Poin-Poin Tanggapan Pengamat dan Pakar Soal Pidato Indonesia Menang Prabowo Subianto
"Negara yang membiarkan BUMN kita, Pertamina, Garuda, sekarang dalam keadaan kalau bisa dibilang ya bangkrut," kata Prabowo seperti dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.
Prabowo menyebut sejumlah BUMN bangkrut karena utangnya sudah menumpuk.
Menurut Prabowo, setiap tahun banyak BUMN yang kondisi keuangannya merugi.
"Pertamina, PLN Krakatau Steel, sekarang utangnya mengerikan. Kalau ada BUMN yang untung, untungnya pun tak seberapa," kata dia.
Baca: Hasto Kristiyanto: Pidato Prabowo Semalam Menyerang dan Menihilkan Prestasi Jokowi-JK
Prabowo berjanji jika dirinya dan Sandiaga Uno mendapatkan mandat dari rakyat, Prabowo akan mengubah kondisi tersebut.
Dirinya akan melunasi secara perlahan-lahan utang pemerintah dan BUMN.
"Visi misi kami beri nama Indonesia Menang. Indonesia harus menang. Kita tak boleh jadi bangsa yang kalah. Yang minta-minta. Utang-utang terus. Kami tidak mau jadi bangsa yang tak mampu bela rakyatnya sendiri," kata dia.
Selain melunasi utang pemerintah dan BUMN, Prabowo juga berjanji akan menaikkan gaji kepada tiga pilar hukum.
Baca: Kritik Pidato Prabowo Subianto dari Kubunya Sendiri: dari Durasi Terlalu Lama hingga Tidak Fokus
Dikutip dari Warta Kota, Calon Presiden nomor urut 02 tersebut akan menaikkan gaji hakim, jaksa, dan aparat kepolisian berkali-kali lipat.
Menurut Prabowo, tiga pilar hukum ini sangat vital bagi keberlangsungan pemerintah Indonesia.