Baca tanpa iklan
4 Fakta Kabar Ahok Gantikan Ma'ruf Amin, Kronologi Hingga Respon Jokowi & TKN yang Laporkan Media
TRIBUNNEWS.COM - Akhir-akhir ini warganet sedang ramai memperbincangkan tentang Basuki Tjahaja Purnama alias BTP alias Ahok akan pergantikan Ma'ruf Amin.
Kabar tersebut beredar setelah dimuat di salah satu media tentang politik hal tersebut.
Terkait kabar serta isu yang beredar pun, Jokowi juga ikut serta memberikan responnya.
Selain itu Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin juga akan melaporkan media tersebut.
Berikut ini Kronologi pemberitaan tentang kabar Ahok akan Gantikan Ma'ruf Amin yang sudha Tribunnews.com rangkum dari berbagi sumber:
1. Kronologi
Rumor tentang kabar Ahok akan menggantikan posisi dari Ma'ruf Amin tersebut heboh di media Sosial.
Kabar tersebut berawal ketika sebuah koran yang bernama Indopos memuat tentang hal tersebut.
Mengutip dari Tribun Jakarta, koran Indopos mengangkat berita dan memberikan grafis berjudul 'Ahok Gantikan Maruf Amin' prediksi 2019-2024.
Koran tersebut pun beredar luas di masyarakat pada Rabu (13/2/2019).
Baca: Teka-teki Pernikahan Ahok BTP dengan Puput Nastiti Diungkap Ketua RT dari Motor Ayahnya
Dalam koran tersebut tertulis ada lima tahap skenario yang tertera di dalamnya:
Tahap 1, Jokowi-Maaruf terpilih, kemudian Maaruf berhenti dengan alasan kesehatan.
Tahap 2, diangkatlah Ahok sebagai Wakil Presiden karena kursi RI-2 kosong.
Tahap 3, Setelah Ahok diangkat, Jokowi mengundurkan diri dengan berbagai alasan.
Tahap 4, Ahok menjadi Presiden RI dan diangkatlah Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo sebagai wakil presiden.
Tahap 5, Ahok dan Hary Tanoe yang sama-sama berasal dari suku Tionghoa menjadi RI-1 dan RI-2.
Adanya pemberitaan tersebut langsung tuai polemik di tengah Pilpres 2019.
2. Jokowi: Fitnah dan Tak Mendidik
Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memberikan responnya.
Terkait hal tersebut pun Jokowi mengatakan jika itu Fitnah dan tak Mendidik.
"Tidak mungkinlah (Ma'ruf digantikan Ahok). Kita ini baru menuju kepada yang namanya pileg dan pilpres," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2/2019) saat mengutip dari Kompas.com.
Jokowi juga menambahkan jika hal tersebut sanagat tidak mendidik.
"Jangan diganggu fitnah-fitnah seperti itu. Sangat tidak mendidik, sangat tidak mendidik," Jokowi melanjutkan.
Baca: Mahfud MD Sebut Ahok Tak Mungkin Gantikan Maruf Amin Jadi Cawapres, Singgung Soal Catatan Kepolisian
3. TKN Melaporkan Media Pemberitaan
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin pun juga memberikan responnya.
Terkait dengan hal tersebut TKN pun langsung bertindak dengan lelaporkan pemberitaan tersebut ke dewan pers.
Hal itu seperti dikatakan Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Ma'ruf, Usman kansong saat mengutip dari kompas.com.
"Kami mengadukan pemberitaan salah satu harian yang di situ menggambarkan sesuatu yang tidak benar dan menyesatkan," ujar Usman Kansong.
TKn berharap dewan pers bisa bijak dalam menyikapi pemberitaan di media tersebut.
"Karena kami mendapat info bahwa pimpinan media tersebut katanya merasa kecolongan. Tapi ini sesuatu yang naif bagi kami. Masa pimpinan kecolongan? Berarti tidak mengontrol media yang bersangkutan," pungkasnya.
4. Pimred Indopos Buka Suara
Dengan ramainya pemberitaan tersebut, pimpinan redaksi (pimred) Indopos buka suara.
Pemimpin redaksi Indopos, Juni Armanto mengaku tidak mengira pemberitaan yang dimuat di medianya akan berbuntut panjang.
Mengutip dari Kompas.com, Juni Armanto mengatakan berita tersebut sebenarnya berupa bantahan atas hoaks yang beredar di media sosial.
Baca: Ramai Isu Maruf Diganti di Pilpres, Mahfud MD Bongkar Alasan Ahok Tak Mungkin Jadi Wapres Jokowi
"Intinya sebenarnya kami memperkirakan ini hanya berita bantahan saja yang viral di medsos," ujar Juni kepada wartawan, Jumat (15/2/2019).
Juni juga mengatakan pihaknya mau tidak mau menghadapi pengaduan TKN Jokowi-Ma'ruf ke Dewan Pers.
Indopos siap untuk menjelaskan duduk permasalahannya kepada Dewan Pers.
"Indopos ingin memberitakan Pilpres ini dalam kondisi netral, tidak berpihak kubu TKN dan BPN. Kalau ada case masalah ini, ini karena dinamika. Tetapi kalau sudah dilaporkan ke Dewan Pers ya sudah kita jelaskan seperti apa," ujar Juni.
(Tribunnews.com/ Umar Agus W)