Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muji Lestari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia memasuki babak baru.
Baru-baru ini diketahui Menteri BUMN Erick Thohir, diduga sedang mencari nama pramugari yang menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan pimpinan Garuda.
Bahkan Erick Thohir diketahui sampai mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Hotman Paris untuk mencari tahu siapa pramugari yang telah menjadi korban tersebut.
Sebab beberapa waktu lalu, muncul kabar ada seorang pramugari yang di-grounded (skorsing) tidak boleh terbang selama satu bulan, lantaran membagikan foto wanita yang diduga dekat dengan pimpinan Garuda.
Kabar Erick Thohir mengirim pesan WhatsApp kepada Hotman Paris, dibeberkan sendiri oleh pengacara kondang tersebut.
Baca: Ungkap Curhatan Pramugari Kepadanya, Hotman Paris Ngadu ke Erick Thohir: Cepet Dong Bertindak
Baca: Hotman Paris Ngadu ke Erick Thohir, Ungkap Ada Pramugari Dihukum Karena Share Foto Oplas Rekannya
Hotman Paris mengaku bahwa Menteri BUMN itu telah mengiriminya pesan melalui WhatsApp untuk meminta nama pramugari yang mendapat skorsing tersebut.
Melalui video singkat di akun Instaramnya, Hotman Paris membeberkan chat WhatsApp Erick Thohir yang ia terima.
"Tadi malam, menteri BUMN sahabat gue, Erick Thohir WA gua," kata Hotman Paris dalam video unggahanya (21/12/2019).
Hotman Paris mengungkapkan bahwa isi pesan Erick Thohir yakni, meminta nama pramugari yang mendapat hukuman hanya karena membagikan foto seorang wanita yang diduga dekat dengan oknum pimpinan Garuda.
"Minta nama pramugari Garuda yang di grounded satu bulan, hanya gara-gara men-share foto cewek yang katanya dekat sama oknum pimpinan Garuda," terang Hotman Paris, membeberkan isi chat Erick Thohir kepadanya.
Ia pun meminta kepada rekan-rekan pramugari untuk menunjukan solidaritasnya dalam hal tersebut.
Hotman Paris meminta kepada pramugari Garuda untuk memberikan nama pramugari yang dimaksud kepada Erick Thohir.
Hal tersebut dilakukan agar kasus yang menimpa pramugari tersebut segera ditindak lanjuti oleh Menteri BUMN.