Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Langkah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) “buying time” dengan tidak kunjung menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) diyakini bakal menambah panjang daftar tersangka match fixing (skandal pengaturan skor).
“Kalau PSSI buying time, Satgas Antimafia Bola pun akan buying time. Bedanya, bila PSSI mengulur-ulur waktu KLB. Satgas justru mempercepat waktu penetapan tersangka,” ungkap seorang wartawan senior usai mengikuti wawancara dengan Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria di kantor PSSI di FX Sudirman Plaza, Senayan, Jakarta, Kamis (11/4/2019) malam.
Ratu Tisha diwawancara usai menerima kunjungan delegasi dari Feredation of International Football Association (FIFA), Luca Nicola, yang datang ke Jakarta atas undangan PSSI dan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI Gatot S Dewa Broto, untuk membantu PSSI menyelesaikan persoalan yang membelitnya.
Baca: FIFA Beri Lampu Hijau PSSI Gelar KLB
Saat ditanya apakah persoalan KLB, yang sudah diputuskan Komite Eksekutif PSSI pada 19 Maret 2019, dibahas dengan delegasi FIFA, secara diplomatis Ratu Tisha menepis.
“FIFA menyerahkan persoalan KLB kepada Komite Eksekutif PSSI,” katanya.
Ratu Tisha justru memaparkan tugas Komite Ad Hoc Integritas yang dibentuk PSSI pada Kongres PSSI di Bali, 20 Januari 2019, yang akan berakhir pada 20 Januari 2020, sehingga akan melaporkan hasilnya dalam Kongres PSSI tahun 2020. Tersirat, PSSI tak akan menggelar KLB hingga masa jabatan pengurus saat ini berakhir pada 2020.
Wartawan yang tak mau disebutkan namanya itu menilai, bila PSSI tak menggelar KLB sebagaimana keputusan Komite Eksekutif, maka artinya PSSI gagal menangkap suasana kebatinan masyarakat Indonesia yang menghendaki reformasi di tubuh PSSI.
Suasana kebatinan masyarakat itu pun ditangkap Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, lalu dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola Polri pada 21 Desember 2018.
“Sosuli terbaik bagi PSSI saat ini adalah KLB. Bila KLB diundur-undur sampai PSSI benar-benar lumpuh, sehingga bisa ‘terpaksa” menggelar KLB,” tandas dia.
Sejauh ini Satgas telah menetapkan 16 orang sebagai tersangka, termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI Joko Driyono yang menggantikan Edy Rahmayadi dalam Kongres PSSI 2019 di Bali.
Setelah Joko ditetapkan sebagai tersangka, Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto naik menjadi Plt Ketua Umum PSSI sekaligus Plt Ketua Komite Eksekutif PSSI. Kini, “bola” KLB ada di tangan IB, sapaan akrab Iwan Budianto.
Dihubungi terpisah, Ketua Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN) Suhendra Hadikuntono mengaku akan terus mendorong Satgas Antimafia Bola Polri untuk memberantas match fixing sampai ke akar-akarnya sehingga PSSI benar-benar bersih, sebagaimana diamanatkan Presiden Jokowi.
“Kita akan terus mendorong Satgas,” ujarnya.
Memang, selama ini KPSN sangat getol mendorong pemberantasan match fixing, bahkan sebelum Satgas Antimafia Bola dibentuk, KPSN sudah bekerja sama dalam pemberantasan match fixing dengan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dengan terbitnya Sprin/4976/X/2018/Bareskrim tertanggal 29 Oktober 2018. (*)