Hal tersebut disampikan Mochamad Iriawan setelah rapat Exco di kantor PSSI, Jakarta, Jumat (28/10/2022) malam WIB. 

"Tahapan KLB akan kami mulai dari berkirim surat pemberitahuan kepada FIFA berisi usulan kongres," kata dia dalam video yang diunggah di Youtube PSSI.

"Surat pemberitahuan kepada FIFA akan kami sebarluaskan kepada rekan-rekan media pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022," ucapnya melanjutkan. 

Berdasarkan Pasal 34 ayat 2 statuta PSSI, KLB dapat dilaksanakan apabila sekurang-kurangnya 2/3 delegasi (voter) yang mewakili anggota PSSI mengajukan permintaan secara tertulis. 

Baca juga: Pengurus Tak Ada yang Mundur, Kok PSSI Gelar Kongres Luar Biasa? Pengamat: FIFA Pasti Menolak

Setelah itu, PSSI akan melakukan tahapan verifikasi sebelum melaksanakan Kongres Luar Biasa. 

Adapun KLB digelar dengan jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah proses verifikasi rampung. 

Akan tetapi, Exco PSSI memutuskan mempercepat KLB setelah mendapat surat dari dua anggotanya yaitu Persis Solo dan Persebaya Surabaya. 

"Exco PSSI memutuskan mempercepat KLB pemilihan dengan memperhatikan surat yang dikirim oleh dua anggotanya dikarenakan Exco PSSI tidak ingin terjadi perpecahan di antara para anggotanya dan karena Exco PSSI adalah mandataris yang dipilih oleh delegasi (voter) yang mewakili anggota PSSI," ujar Mochamad Iriawan. 

Mochamad Iriawan pun berharap keputusan ini menjadi langkah awal transformasi sepak bola Indonesia dan kompetisi bisa kembali bergulir. 

"Kami berharap keputusan ini dapat menjadi pertimbangan bagi para pemangku kepentingan. Kiranya dapat membantu diputarnya kembali kompetisi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 yang selama ini menjadi napas dan marwah sepak bola di tanah air," ujar Mochamad Iriawan.

Kongres Luar Biasa menjadi salah satu rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan. TGIPF meminta PSSI segera mengadakan KLB untuk memilih kepengurusan baru.

Dalam laporannya, TGIPF juga menilai Ketua Umum sekaligus jajaran Komite Eksekutif PSSI sepatutnya mundur sebagai bentuk pertanggung jawaban moral atas Tragedi Kanjuruhan.