Laporan Reporter Kontan, Ahmad Febrian dan Klaudia Molasiarani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keamanan data dalam registrasi prabayar kartu telepon selular saat ini mencuri perhatian publik menyusul adanya dugaan penyalahgunaan data milik pelanggan.
Publik sempat terenyak dengan tulisan pelanggan Indosat Ooredoo di Twitter yang mengeluhkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dipakai lebih dari 50 nomor.
Kini, dalam sebuah dokumen tentang perkembangan registrasi kartu prabayar yang diperoleh KONTAN, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mendeteksi adanya NIK yang sama bisa untuk registrasi hingga puluhan ribu kali dalam sehari.
Ditjen Dukcapil mengindikasikan, terjadi registrasi pelanggan jasa telekomunikasi dengan memakai mesin atau robot.
"Indikasi tersebut diperkuat dengan bisa dilakukan request satu NIK sebanyak 11 kali dalam satu detik," demikian bunyi dokumen itu.
Di dalamnya terdapat lampirkan screenshot operator telekomunikasi yang diduga menggunakan robot atau mesin.
Siapa operator itu? Dengan pencarian salah satu nomor induk kependudukan, di sceeenshot itu tertera username dan instansi Indosat, yang mampu mendaftarkan empat sampai lima nomor bersenjatakan satu NIK hanya dalam waktu satu detik.
Saat dikonfirmasi Kontan.co.id, Direktur Utama PT Indosat Ooredoo Tbk Joy Wahyudi menepis tudingan itu. Ia menegaskan, kebocoran data NIK murni ulah penjaga toko dan kebiasaan pelanggan.
Joy mengaku, hal ini terjadi di luar kendali Indosat maupun pemerintah.
"Pemerintah tak melarang pelanggan menggunakan NIK dan kartu keluarga (KK) yang sama berkali-kali. Jadi data bisa saja diduplikasi oleh pihak lain," tuturnya, Rabu (14/3/2018).
Sekadar mengingatkan, pendaftaran lewat sistem elektronik operator maksimal tiga nomor. Jika lebih, pelanggan harus menyambangi outlet operator atau mitra operator.
Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menduga, ada indikasi penyalahgunaan data dalam proses registrasi prabayar yang dilakukan dari pihak operator.
"Sinyalnya ada dari operator. Makanya, kami panggil dan harus dibuktikan," sebutnya, Selasa (13/3/2018).